Polemik Wacana Impor Beras, Pakar UGM Singgung Kekacauan Data

- Jumat, 26 Maret 2021 | 10:12 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com -  Guru Besar Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof H Maksum Machfoedz mengatakan saat ini data persoalan beras dalam negeri beragam sehingga memicu polemik wacana kebijakan impor beras menjadi polemik antarkementerian. Data yang tidak jelas dan tidak ada data tunggul menjadi pangkal polemi wacana impor beras.

Rektor Universitas NU Indonesia (Unusia) Jakarta itu mengatakan Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia masih surplus ketersediaan beras. Sementara Kementerian Perdagangan berpendapat bahwa Indonesia harus impor. Begitu pun Bulog menyatakan beras di gudang mencukupi dan tidak perlu impor.

Prof Maksum  menegaskan jangan sampai persoalan impor beras ini, masing-masing pihak mengedepankan syahwat jangka pendek sehingga data menjadi bias. “Data harus benar. Kita baca pun harus sama tafsirnya. Jangan mendepankan syahwat jangka pendek sehingga data bisa ditafsirkan macam-macam. Mudah membuat data itu dan data bisa disulap. Jadi semua itu kan tergantung syahwat di balik keputusan (impor beras),” ujar Maksum di  PBNU Jakarta Pusat, Kamis (25/3).

Baca juga: Stok Beras Bulog Tak Capai 500 Ribu Ton, Mendag: Paling Rendah dalam Sejarah

“Mentan mengatakan surplus karena sebentar lagi panen raya. Itu juga bias. Kalau Kementan sepakat) impor beras, reputasinya jatuh. Itu berarti produksi gagal. Mentan ingin disebut swasembada,” kata Maksum.

Menurut Wakil Ketua Umum PBNU itu salah satu solusi agar data bisa tunggal sehingga tidak menimbulkan polemik antarkementerian mengenai impor beras diperlukan strong commando atau komando yang sangat kuat. Artinya, urusan pangan harus ditangani oleh satu lembaga yang benar-benar memiliki otoritas tentang pangan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Misalnya sebut saja Lembaga Pangan Nasional. (Tugasnya) yang mengkoordinasi semua urusan pangan itu, sehingga menteri tidak sibuk dengan egonya sendiri,” tegas Maksum.  Saat ini, tidak ada satu lembaga yang memiliki otoritas tentang pangan, sehingga masing-masing lembaga kementerian dan setingkatnya tidak bisa saling bersinergi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Soroti Kinerja Bulog: Beli Gabah  Nggak Bisa, Jual  Nggak Bisa

Yang terjadi justru bekerja sesuai dengan kepentingan masing-masing, sehingga tidak muncul kesepakatan. Misalnya, di BUMN terdapat PT Pertani yang mengurusi soal bercocok tanam dan Perum Bulog yang fokus soal penyimpanan. Kemudian Kemendag berbicara Indonesia harus impor karena cadangan beras dalam negeri sudah turun mutu kualitasnya.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Optimis Konsisten, Tren Kiprah Investor Muda Melambung

Minggu, 17 Oktober 2021 | 06:40 WIB

KPR Danamon Raih Properti Indonesia Award 2021

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 19:12 WIB

Mitra10 Ekspansi Gerai Ke-41 di Semarang

Jumat, 15 Oktober 2021 | 09:24 WIB
X