Industri P2P Lending, Penguatan Sinergi Regulasi Pemerintah dan Perlindungan Konsumen Sangat Penting

- Kamis, 18 Maret 2021 | 08:00 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com -  Upaya untuk memperkuat sinergi antara regulasi pemerintah dan perlindungan konsumen peer to peer (P2P) lending sangat penting untuk dilakukan. Perlindungan konsumen diperlukan untuk memberikan rasa aman dan menjaga kepercayaan mereka dalam bertransaksi dengan lembaga ini. Rasa aman dan kepercayaan tersebut akan menumbuhkan industri keuangan dan, setidaknya akibat pandemi, dapat menggerakkan sektor-sektor yang terdampak pandemi lewat skema pinjaman yang diajukan para konsumen.

Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ajisatria Suleiman mengatakan, P2P lending berpeluang turut menyediakan layanan jasa keuangan ke lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan jasa keuangan konvensional, seperti misalnya bank. Akses ke ponsel dan internet dapat membantu mengatasi masalah yang terkait dengan layanan keuangan tradisional.

Dua pertiga masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rekening bank memiliki akses ke telepon seluler, yang berarti mereka berpotensi dapat mengakses layanan keuangan digital, termasuk P2P lending dan produk financial technology (fintech) lainnya.

Baca juga: Penguatan Perlindungan Konsumen P2P Lending, Ini Beberapa Rekomendasinya

”Studi kami di 2019 tentang fintech juga sudah menggambarkan bahwa inovasi ini mengarah pada inklusi keuangan yang lebih besar bagi populasi yang tidak bankable. P2P lending memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rekening bank untuk mengakses pinjaman dengan persyaratan yang lebih sederhana daripada kredit mikro dari bank tradisional dan tanpa harus pergi ke bank,” jelasnya.

Hal ini terutama menguntungkan kelompok berpenghasilan rendah, mereka yang berada di daerah pedesaan serta usaha mikro dan kecil. Pada saat yang sama, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengalaman dengan layanan keuangan dan akses yang terbatas ke mekanisme pengaduan yudisial atau ekstra-yudisial membuat kelompok-kelompok berpenghasilan rendah ini lebih berisiko terhadap penipuan atau praktik peminjaman predator.

Praktik peminjaman predator mencakup suku bunga yang berlebihan, praktik penagihan utang yang agresif, dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Beberapa kasus pinjaman predator telah banyak dipublikasikan dan bahkan menyebabkan keresahan sosial. Aturan mengenai fintech sudah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Editor: Andika

Tags

Terkini

BPJPH Dukung Pengembangan Produk Kosmetik Halal

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:17 WIB
X