Penguatan Perlindungan Konsumen P2P Lending, Ini Beberapa Rekomendasinya

- Rabu, 17 Maret 2021 | 12:00 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Untuk turut memperkuat perlindungan konsumen peer to peer lending (P2P lending), Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama adalah, fintech dapat diizinkan untuk mengakses data seluler milik konsumen. Tapi di saat yang bersamaan, pemerintah juga perlu memperbaiki framework atau kerangka kerja terkait izin akses saat mengumpulkan dan menggunakan data konsumen.

Associate Researcher CIPS Ajisatria Suleiman mengatakan Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang larangan total untuk mengakses data seluler karena pelarangan total atas akses ke data seluler dapat menghambat upaya inklusi keuangan.

OJK dapat fokus pada pemberian kerangka persetujuan atau consent yang jelas untuk akses data pribadi, yang sebenarnya sudah tercantum di dalam usulan revisi POJK 77 dan dengan mendukung pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sedang dibahas di DPR.

Baca juga: Perlindungan Konsumen P2P Lending Diharapkan Percepat Tercapainya Inklusi Keuangan

“Di tingkat yang lebih teknis, OJK (dan / atau bersama AFPI) juga dapat mengeluarkan pedoman tentang cara mengumpulkan dan menggunakan data pribadi orang-orang di luar peminjam (biasanya yang terdaftar sebagai kontak darurat) untuk memastikan persetujuan mereka juga diperoleh dengan benar,” tambah Ajisatria.

Rekomendasi berikutnya, lanjutnya, adalah perlunya pedoman yang lebih jelas bagi konsumen tentang bagaimana dan ke mana mengajukan pengaduan untuk setiap jenis masalah terkait dengan transaksi P2P lending.

Pedoman ini sangat diperlukan karena konsumen adalah orang awam yang tidak mengetahui jenis pelanggaran apa yang harus diajukan ke OJK (penagihan utang secara agresif, legalitas pemberi pinjaman) atau ke polisi (dalam kasus ancaman, penganiayaan atau pelecehan). Mereka juga kurang mengetahui daftar bukti dan dokumen yang akan diterima OJK atau polisi, apalagi konsumen tersebut bukan peminjam sendiri melainkan hanya kebetulan ada di daftar kontak peminjam.

Meskipun OJK sudah memiliki mekanisme yang baik untuk menerima pengaduan konsumen, semakin banyak pedoman teknis untuk P2P lending dapat mencegah konsumen untuk bolak-balik ke pihak berwenang untuk menyelesaikan laporan, sehingga membuat sistem penanganan pengaduan menjadi lebih terjangkau.

Editor: Andika

Tags

Terkini

BPJPH Dukung Pengembangan Produk Kosmetik Halal

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:17 WIB
X