Apersi Soloraya Minta Dana Bantuan PSU Diserahkan ke Pemda, Permudah Pengurusan

- Jumat, 26 Februari 2021 | 10:24 WIB
Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

SOLO, suaramerdeka.com - Sejumlah pengembang yang tergabung di Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Soloraya meminta pemerintah pusat untuk menyerahkan dana bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ke pemerintah daerah di kabupaten/kota.

Sebab, menurut mereka, PSU yang berbentuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) tersebut nantinya juga akan diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan lebih lanjut, ketika pembangunan perumahan sudah selesai. Hal itu mengemuka dalam bincang bincang di Wedangan Kampung Badran Solo, Kamis (25/2).

"Selain itu, jika diserahkan ke Pemda maka akan memudahkan para pengembang mengakses dana bantuan PSU itu, dari pada mengurus ke pusat," kata Wagiyo, salah seorang pengembang.

Wagiyo mengungkapkan, selama ini pengembang kesulitan mengurus dana bantuan PSU. "Saya pernah mengurus dana bantuan PSU untuk pembangunan rumah subsidi sampai ke Jakarta tapi tetap juga tidak ada hasilnya," kata dia.

Hal itu dibenarkan pengembang lainnya, Dermawan Bakri. Berdasar regulasi, kata dia, dana bantuan PSU senilai Rp 7 juta per unit hanya akan diberikan pada pengembang yang membangun rumah lebih dari 100 unit di satu kawasan perumahan, kurang dari itu tidak akan diberi.

Karena developer yang membangun perumahan di bawah 100 unit tidak mendapat bantuan PSU, kata dia, itu namanya tidak adil. Mestinya semua pengembang yang membangun rumah subsidi mendapat bantuan PSU, berapa pun rumah subsidi yang dibangun.

"Meski tidak mendapatkan dana bantuan PSU, teman-teman pengembang tetap menyediakan PSU dalam bentuk fasum dan fasos, karena sudah menjadi kewajiban pengembang dan sudah diatur dalam undang-undang," kata direktur utama PT. Derma Kusama Artha itu.

Selain dana bantuan PSU, dalam bincang-bincang itu juga menyoal tentang BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Menurut sekretaris Apersi Soloraya Sam'ari, BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah itu cukup memberatkan, baik konsumen atau pengembang. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah menurunkan besaran BPHTB tersebut, terutama rumah subsidi senilai Rp 150 juta. "Kalau bisa turun hingga 2,5 persen," kata Direktur utama PT SAM Mitra Perkasa

Editor: Andika

Tags

Terkini

X