Soal Dampak Ekonomi Jelang PKM Jawa-Bali, Ganjar Ambil Skala Prioritas

- Kamis, 7 Januari 2021 | 16:11 WIB
suaramerdeka.com/dok
suaramerdeka.com/dok

SEMARANG, suaramerdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa langkah yang diambil pemerintah dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Jawa-Bali sudah tepat. Menurut dia, penanganan Covid-19 harus mengambil skala prioritas.

Ia mengatakan, dalam masa seperti ini tidak bisa lagi membicarakan dampak ekonomi.

Baca Juga: Kadin: PSBB Jawa-Bali Tak Efektif dalam Upaya Pemulihan Ekonomi

Baca Juga: Optimisme Menperin, Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,5 Persen Tahun 2021

“Ambil skala prioritas, mau jalan dua-duanya sulit. Sebab kalau kemudian menekan Covid, kemudian pertumbuhan ekonominya tinggi, itu terlalu ideal dalam konteks hari ini,” kata Ganjar dalam diskusi yang diselenggarakan Satgas Covid-19 pusat, bertema Implementasi PPKM Jawa-Bali Kesiapan Pemprov Jateng secara daring, Kamis (7/1/2021).

Maka saat ini edukasinya adalah menurut dia, dengan mengajak pelaku ekonomi untuk tetap beraktivitas. Dengan membangun ekosistem baru dengan memanfaatkan online.

Hal yang sama juga berlaku untuk sektor pariwisata. Menurut Ganjar, juga saat ini sudah tidak bisa lagi berbicara positif bahwa semua akan baik-baik saja.

“Pariwisata mohon maaf ya, anda akan rugi. Itu kita omongkan, kita jangan tipu-tipu lagi. Sebab kalau kemudian ‘tenang ya anda masih akan oke’, enggak mungkin,” tutur Ganjar.

Dengan menyampaikan fakta, kata Ganjar, dunia usaha akan lebih memahami bahwa situasinya saat ini memang tidak mudah. Ganjar lalu mengambil contoh apabila seluruh masyarakat mau diajak disiplin, dengan tetap di rumah selama 2 x 14 hari.

“Artinya satu bulan disiplin bareng-bareng, jangan-jangan ini akan jauh bisa menyelesaikan dan kemudian kepentingan semuanya akan bisa lebih baik. Nanti di 14 hari ke 3 yang bisa dilihat hasilnya,” tuturnya.

Ganjar mengatakan, di masa pandemi seperti ini dibutuhkan pengorbanan dari seluruh komponen. Apalagi, kata Ganjar, masyarakat Indonesia sudah ‘belajar’ selama hampir setahun.

“Sebulan saja untuk kepentingan bersama, bisa atau tidak, jadi edukasi ini sampaikan kepada mereka dengan pembatasan di tempat destinasi, hotel, restoran semuanya yang mesti kita lakukan, suka tidak suka, mau tidak mau,” tutur dia.

Sebagai informasi, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas, Rabu (6/1/2021). Pemerintah daerah diminta lakukan pengetatan kegiatan masyarakat terutama untuk 23 Kabupaten/Kota dengan 4 parameter yang ditetapkan berdasarkan data Desember.

Penerapan pembatasan dilakukan di Jawa-Bali secara mikro dengan memberlakukan pengawasan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan.

 

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

X