Popularitas Jamu Meningkat, BPOM Buka Jalur Hijau Ekspor

- Selasa, 10 November 2020 | 08:55 WIB
(istimewa)
(istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Badan POM mengakui popularitas jamu belakangan ini semakin meningkat di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat semakin sadar untuk memelihara daya tahan tubuh dengan mengonsumsi jamu, padahal sebagian besar produsen jamu di Indonesia adalah UMKM.

 Untuk itu, selain UMKM pangan, BPOM fokus pembinaan kepada UMKM Obat Tradisional (OT).  Pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan daya saing nasional merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

 Kepala Badan POM Penny K Lukito menegaskan keamanan pangan sepanjang rantai pangan sejak budidaya, pengolahan dan pemrosesan, distribusi, hingga pangan siap dikonsumsi (from farm to table) menjadi sangat penting. Untuk mewujudkan pangan aman, Badan POM terus melakukan pengawasan peredaran makanan melalui berbagai mekanisme terutama pembinaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

  “Tak diragukan lagi, sektor UKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini ada sekitar 63 juta UMKM, atau sekitar 99,9  persen dari total pelaku usaha di Indonesia. UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Bahkan pada tahun 2018 UMKM berkontribusi 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),’’ kata Penny.

Dukungan Badan POM sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Badan POM mendorong dan mengawal penelitian obat dan makanan berorientasi produk dalam negeri di perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Secara khusus, Badan POM membuka jalur hijau perizinan untuk produsen yang aktif melakukan ekspor.

Dukungan Badan POM terhadap UMKM antara lain diwujudkan dengan memberikan insentif kemudahan melalui berbagai upaya percepatan, penyederhanaan, dan pendampingan intensif kepada UMKM melalui bimbingan teknis dan desk yang bersifat proaktif dalam rangka Sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik, dan registrasi produk agar dapat memenuhi persyaratan sehingga dapat mendukung percepatan dalam mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE).

BPOM juga member keringanan tarif 50 persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pendaftaran produk Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan dan Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT).

 “Pendampingan berkesinambungan bagi UMKM pangan dan jamu mulai dari hulu hingga hilir sangat penting dilakukan. Namun Badan POM tidak dapat bergerak sendiri, untuk itu diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak agar daya saing produk UMKM dapat terus ditingkatkan, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bahkan mampu menembus pasar global,” lanjut Kepala Badan POM.

Badan POM telah melakukan pendampingan kepada UMKM OT melalui program Orang Tua Angkat. Sampai dengan saat ini ada enam industri OT besar akan membantu UMKM OT dalam bahan baku, cara produksi, pemasaran, hingga bantuan fasilitas dan peralatan serta insentif untuk UMKM OT.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Hyundai Optimistis Creta Bisa Merajai Segmen SUV

Rabu, 1 Desember 2021 | 19:52 WIB
X