Tarif Cukai Rokok Tiap Tahun Naik, Angka Prevelansi Perokok Tak Menurun Signifikan

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:24 WIB
Rokok. (foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Rep)
Rokok. (foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Rep)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Dosen dan Peneliti Ekonomi pada Pusat Kajian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Imaninar menilai, tidak selamanya pengenaan cukai dapat mengurangi konsumsi terhadap zat maupun barang yang dikenai cukai.

Rokok salah satunya, di mana pemerintah setiap tahun menarik cukai, justru tidak mengurangi kebiasaan masyarakat mengkonsumsi rokok.

“Meskipun pemerintah hampir setiap tahun menaikkan tarif cukai dan harga rokok, bahkan meski di masa pandemi, namun angka prevalensi merokok tidak mengalami penurunan signifikan," kata Imaninar.

Artinya, kenaikan harga rokok yang selama ini terjadi tidak serta merta dapat menurunkan jumlah perokok di Indonesia.

Baca Juga: Dolar merosot terhadap mata uang utama lainnya Usai Sentimen Risiko Membaik

"Hal itu terjadi mengingat masyarakat memiliki alternatif lain dalam mengonsumsi rokok dengan harga yang murah, yaitu rokok illegal,” tegas Imaninar kepada persk kemarin di Jakarta.

Lebih lanjut Imaninar menyampaikan, kebijakan kenaikan harga jual eceran (HJE) dan kenaikan cukai rokok selama ini faktanya lebih berdampak negaif pada industri hasil tembakau (IHT) daripada penurunan angka prevalensi merokok.

Berdasarkan hasil penelitian pihak PPKE FEB Universitas Brawijaya, menunjukan bahwa kenaikan tarif cukai dan HJE rokok dalam jangka pendek dan panjang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan IHT.

“Kenaikan harga rokok secara langsung memicu semakin meningkatnya peredaran rokok ilegal yang selanjutnya berdampak pada keberlangsungan IHT," kata Imaninar.

Baca Juga: Menpora Dituntut Mundur: Saya Tidak Boleh Menanggapi Secara Emosional

Hasil penelitian, kata dia, menunjukkan bahwa setiap satu persen kenaikan harga rokok ilegal berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pabrikan rokok sebesar 0,48 persen dalam jangka panjang.

Terlebih, hasil kajian juga menunjukkan bahwa kenaikan rokok ilegal dapat mengancam keberlangsungan pabrikan rokok dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Setiap satu persen kenaikan jumlah peredaran rokok ilegal berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pabrikan rokok sebesar 2,9 persen dalam jangka pendek.

"Lebih lanjut, setiap satu persen kenaikan harga rokok ilegal berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pabrikan rokok sebesar 0,48 persen dalam jangka panjang,” papar Imaninar.

Imaninar juga menegaskan, negara dan masyarakat akan lebih dirugikan lagi apabila pemerintah menerapkan kebijakan simplifikasi cukai.

Ratusan industri rokok kelas menengah bawah akan mati, sehingga berarti negara akan kehilangan pendapatan dari cukai rokok dan pajak pajak lainnya yang dihasilkan dari sektor IHT ini.

Selain itu, otomatis, ribuan tenaga kerja di sdktor IHT akan kehilangan lapangan pekerjaan. Karena itu, di masa pandemi yang diikuti resesi ekonomi ini Imaninar meminta pemerintah tidak mengambil keputusan menaikan dan melakukan simplifikasi tier cukai rokok.

“Kerugian (dari simplifikasi tier cukai rokok) adalah akan banyak pelaku industri kecil dan menengah, pabrikan rokok golongan II dan golongan III yang tidak mampu mempertahankan industrinya," kata dia.

Hal ini ditunjukkan dengan penurunan jumlah pabrikan rokok yang terus terjadi dan kini hanya 10 persen saja dari jumlah pabrikan rokok di tahun 2007 yang mampu bertahan.

"Sebagian besar produsen yang terdampak langsung atas kebijakan simplifikasi golongan dan kenaikan tarif cukai adalah produsen rokok golongan II dan golongan III,” jelas Imaninar.***

Halaman:
1
2
3

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X