UU Cipta Kerja Beri Relaksasi Peraturan yang Pemengaruhi Produksi Sub Sektor Holtikultura

- Kamis, 22 Oktober 2020 | 12:00 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - UU Cipta Kerja memberikan relaksasi peraturan yang implementasinya akan memengaruhi produksi dan produktivitas sub sektor hortikultura. UU ini menghilangkan ketentuan mengenai perizinan impor bibit hortikultura dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengimpor bibit setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Sementara itu lembaga pemerintah yang ingin mengimpor benih juga harus mendapatkan izin impor dari pemerintah.

Ketentuan sanitari / fitosanitari dalam impor bibit dan / atau benih ternak juga dihapuskan. UU ini juga memperbolehkan impor untuk menambah kebutuhan bibit / benih ternak dan juga obat hewan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, implementasi ketentuan yang baru berpotensi berdampak pada sub sektor hortikultura. Relaksasi impor benih dan produksi pertanian memungkinkan berjalannya proses transfer teknologi dan sharing practice. Kemudian peningkatan produktivitas pertanian dapat dicapai dengan menggunakan benih berkualitas baik. Berdasarkan data BPS 2018, harga benih hanya sekitar 3-8 persen nilai produksi.

Selain itu, pelaku usaha dapat memberikan kesempatan pemagangan dan padat karya dan alih teknologi pada para pekerja pertanian. Dalam jangka panjang, ketergantungan impor produk akhir dapat dikurangi. Skenario yang dilakukan Daryanto et. Al (2017) melihat bahwa hambatan investasi dalam impor benih hortikultura (cabai, tomat) justru meningkatkan impor tahun berikutnya.

Baca juga: Permintaan Pembebasan RIPH Perlu Dipahami Pemerintah

“Indonesia tidak hanya sekedar menerapkan berbagai kebijakan yang menghambat impor tapi dapat menggunakan impor (benih) sebagai jalan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian domestik untuk pelan-pelan mengurangi ketergantungan kepada impor produk akhir. Peningkatan produksi dalam negeri juga harus terus digenjot agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekspor,” terangnya.

Galuh merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan bersamaan dengan adanya relaksasi ketentuan impor benih. Yang pertama adalah kebijakan dan program peningkatan produksi domestik akan lebih efektif kalau bersama dengan pihak swasta (transfer teknologi). Berikutnya adalah perlunya menggencarkan riset dan pengembangan benih dengan memanfaatkan institusi/lembaga/universitas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian, perlunya evaluasi dari pemberian benih gratis atau subsidi yang kualitasnya diragukan oleh petani (interview dengan sejumlah petani). Terakhir, Galuh juga mengingatkan perlu adanya ketentuan penggunaan pemberian voucher atau fasilitasi sarana produksi pertanian yang sesuai dengan preferensi petani.

Editor: Andika

Tags

Terkini

X