Masyarakat Perlu Edukasi, Aparat Harus Terus Razia Pinjol Ilegal

- Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:01 WIB
pinjol (foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Antara)
pinjol (foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Antara)

YOGYAKARTA , suaramerdeka.com - Berbagai kasus pinjaman online ilegal membuat prihatin banyak pihak bahkan Presiden Joko Widodo pun memberi perhatian serius.

Ia tiba-tiba berbicara mengenai perkembangan fintech lending alias pinjaman online (pinjol) yang kian menjamur di Tanah Air.

Presiden memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi.

Menurutnya masyarakat bawah (nasabah) yang tertipu dan terjerat bunga tinggi pinjol mendapat tekanan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya.

Baca Juga: Siswa Sekolah Zona Merah di Sleman Akan di-Swab, Pastikan Siswa dan Guru Sehat

''Sebagian masyarakat nasabah pinjol tidak atau kurang menyadari bahwa pinjol memiliki bunga yang cukup tinggi dan tenor cicilan lebih pendek,'' ungkap Kepala OJK DIY, Jimmy Parjiman dalam diskusi terbatas dengan pakar ekonomi DIY.

Diskusi digelar ISEI Cabang Yogyakarta dengan narasumber Jimmy Parjiman (Kepala OJK DIY) dan Y Sri Susilo (Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta).

Sebagai peserta aktif antara lain Rudy Badrudin (Wakil Ketua II ISEI Cabang Yogyakarta), Bakti Wibawa (Wakil Ketua IV ISEI Cabang Yogyakarta) dan Rudy Hartono (Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta).

Seperti diketahui, layanan pinjol memang menjadi alternatif pembiayaan masyarakat.

Baca Juga: Belajar dari Kasus MTs Harapan Baru, Simak Cara Susur Sungai yang Aman dan Prosedurnya

Syarat yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan bank atau koperasi.

Proses peminjaman pinjol juga sangat cepat, tak sampai 24 jam dana sudah bisa cair.

Menurut Parjiman, jika terlambat membayar, peminjam harus menanggung denda.

Beban denda yang selangit dan menumpuk pada akhirnya membuat utang semakin banyak dan kian berat.

Baca Juga: Tampil di Final Piala Thomas, Indonesia Dilarang Kibarkan Merah Putih, Mengapa?

Banyak cerita mengenaskan dari masyarakat yang terjerat pinjol bahkan ada yang sampai depresi.

Kapolri menjawab keresahan masyarakat dengan memerintahkan jajarannya untuk melakukan razia perusahaan pinjol ilegal.

Dalam beberapa hari terakhir, aparat melakukan penggerebekan kantor pinjol ilegal di sejumlah daerah.

''Operasi dan penggerebekan terhadap usaha pinjol illegal memang diperlukan (necessary) namun hal tersebut tidak cukup,'' tegas Susilo yang juga dosen FBE UUniversitas Atma Jaya Yogyakarta.

Baca Juga: BPKH dan Pertamina Tandatangani Nota Kesepahaman Potensi Investasi

Ia mengatakan yang lebih penting yakni masyarakat harus memperoleh edukasi bahwa meminjam lewat pinjol konsekuensinya harus menanggung tingkat bunga tinggi dan waktu pengembalian yang pendek.

Menurutnya meskipun usaha pinjol illegal sudah tidak ada lagi namun ketika pemahaman masyarakat terhadap pinjol belum baik akan tetap muncul kasus.

Parjiman dan Susilo menegaskan kasus pinjol harus ditangani secara simultan dari sisi penawaran dan sisi permintaan.

Asosiasi perusahaan pinjol legal dapat meningkatkan layanan dan memperbaiki regulasi yang diatur oleh mereka sendiri (self regulatory organization).

Baca Juga: Belajar dari Kasus MTs Harapan Baru, Simak Cara Susur Sungai yang Aman dan Prosedurnya

''OJK yang didukung oleh aparat akan meningkatkan pengawasan terhadap operasi pinjol sehingga kemungkinan muncul dampak negatif dapat dicegah sedini mungkin,'' imbuh Parjiman.

Karena itu pengawasan dan pengaturan operasi usaha pinjol tetap diperlukan, di sisi lain harus diikuti dengan edukasi yang masif kepada masyarakat.

Upaya edukasi tidak hanya menjadi tugas OJK tetapi harus didkukung oleh pemangku kepentingan mulai pemerintah, kampus, tokoh masyarakat/agama, asosiasi profesi/pengusaha dan komunitas masyarakat.

Halaman:
1
2
3

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Akhir Tahun 2021 di Jateng Alami Inflasi 0,64 Persen

Selasa, 4 Januari 2022 | 14:38 WIB
X