Ketua DPR Minta Pinjol Ilegal Diberantas sampai Akarnya

- Sabtu, 16 Oktober 2021 | 20:06 WIB
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam forum Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Senat Italia, Roma (dpr.go.id)
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam forum Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Senat Italia, Roma (dpr.go.id)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung jajaran Polri memberantas praktik-praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.

Menurutnya praktik pinjol merugikan masyarakat dengan melakukan penindakan tegas, menumpas hingga ke akar-akarnya.

"Penindakan jangan sampai terhenti sampai di operator atau pekerjanya, tapi harus sampai bos atau pemiliknya. Kalau hanya sampai operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru," kata Puan di Jakarta, Sabtu (16/10).

Baca Juga: Berhasil Turunkan Kasus Covid-19, Ini Skema Pemerintah Hadapi Gelombang Tiga Covid-19

Menurut Puan, penindakan hukum dari kejahatan pinjol ilegal harus menjerat sampai kepada pemilik atau pemodalnya, sekalipun yang bersangkutan merupakan warga negara asing (WNA).

Untuk itu, Puan berharap jajaran kepolisian dan instansi terkait terus menggencarkan pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

"Saya mengapresiasi langkah Kapolri dan jajarannya untuk memberantas pinjaman online ilegal yang selama ini telah menyusahkan masyarakat."

"Pemberantasan lintah darat online ini harus terus digencarkan hingga tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi," tegas Puan.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Bagian dari Pinjol, Rocky Gerung: Ini Hanya Ambisi Jokowi

Mantan Menteri Koordiantor PMK ini juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan sementara izin pinjol baru untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital itu.

Lewat momen tersebut, Puan kembali mengajak pemerintah untuk menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga dan menghukum pelakunya lebih berat lagi.

Sebab, kata dia, selama ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

Baca Juga: Ridwan Kamil Sempatkan Takziah Keluarga Korban Susur Sungai di Ciamis, Usai Hadiri Penutupan PON Papua

"Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat," tandasnya.

Selain itu, perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini juga mendorong pemerintah untuk terus menggencarkan literasi digital dan literasi keuangan ke masyarakat dalam rangka pencegahan dari jeratan utang dari praktik pinjol, baik yang ilegal maupun legal (terdaftar di OJK).

"Kalau pencegahan dan penindakan bisa berjalan bersamaan, masyarakat akan semakin terlindungi dari jeratan lintah darat digital ini," ujar Puan.

Halaman:
1
2

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Akhir Tahun 2021 di Jateng Alami Inflasi 0,64 Persen

Selasa, 4 Januari 2022 | 14:38 WIB
X