Berantas Pinjaman Online Ilegal, Ketua OJK: Harus Ditutup Platformnya dan Diproses Hukum

- Sabtu, 16 Oktober 2021 | 13:00 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat memberi sambutan dalam OJK Virtual Innovation Day 2021. (BPMI Setpres / Kris)
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat memberi sambutan dalam OJK Virtual Innovation Day 2021. (BPMI Setpres / Kris)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Guna memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang dapat merugikan masyarakat, terus diupayakan pemerintah bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga.

Upaya pemerintah terkait pinjaman online itu diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat 15 Oktober 2021, di Istana Kepresidenan Jakarta

“Kami bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri Koperasi dan UKM telah mempunyai perjanjian bersama, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjaman online yang ilegal,” ujar Wimboh Santoso.

Upaya pemberantasan, kata Wimboh, juga dilakukan seraya memberikan efek jera kepada penyelenggara pinjaman online ilegal.

Baca Juga: Tantangan Dokter Baru Semakin Beragam Pascapandemi Covid-19

“Harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum, baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK dan Pak Kapolri, dan juga Pak Kominfo,” ujarnya.

Wimboh menyampaikan, upaya bersama ini dilakukan agar masyarakat tidak terjebak oleh tawaran-tawaran dari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Diungkapkannya, OJK menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan penyedia pinjaman online ilegal.

“Kami tahu di lapangan, banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Kalau ini tidak terdaftar, eksesnya kami lihat banyak sekali laporan masyarakat bahwa suku bunganya tinggi dan juga penagihannya melanggar kaidah, melanggar aturan, melanggar etika,” ungkap Wimboh.

Saat ini terdapat 107 pinjol terdaftar dan berizin OJK. Wimboh menegaskan, seluruh penyelenggara harus masuk ke dalam asosiasi fintech.

Baca Juga: Pemkot Semarang Terima 1.400 Vaksin Program Gotong Royong, Didaftarkan Dulu ke Bio Farma

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Program BI Religi Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:12 WIB
X