Pinjol Ilegal Marak, DPR Edukasi Door to Door soal Literasi Keuangan ke Masyarakat

- Kamis, 14 Oktober 2021 | 19:21 WIB
pinjol (foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Antara)
pinjol (foto ilustrasi: pikiran rakyat) (Antara)


SUARAMERDEKA.COM - Perkembangan teknologi yang kian canggih memang mendatangkan banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Sayangnya tak sedikit pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab justru menyalahgunakan teknologi sebagai media melancarkan aksi-aksi kriminal salah satunya, penipuan.

Salah satu masalah penipuan yang kini sedang marak terjadi adalah kasus pinjaman online ilegal.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang produk keuangan yang legal serta kondisi pandemi Covid-19 yang banyak memberi dampak buruk bagi ekonomi masyarakat, menjadi salah satu peluang besar bagi pelaku penipuan pinjaman online ilegal untuk melancarkan aksinya.

Baca Juga: Sim Salabim! Ini Trik Mudah Mengakali Tas Kusammu jadi Terlihat Baru

Menanggapi ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin terjun langsung untuk memberikan edukasi layanan pinjaman online (pinjol) yang aman kepada masyarakat.

Sosialisasi mengenai edukasi layanan pinjaman online (pinjol) dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Adapun, sosialisasi ini akan menyasar sekitar 2.200 rumah tangga yang tersebar di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga: Angka Kasus Covid-19 Menurun, Hendi Berbagi Tips: Harus Cerdas Hadapi Pandemi

Agenda sosialisasi ini dilakukan dengan sistem door to door atau secara langsung dari rumah ke rumah, mengingat masih diberlakukannya kebijakan PPKM level 3 oleh pemerintah.

Legislator dapil Jawa Barat VII ini mendorong berbagai instansi untuk bersinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

“Saya akan terus ingatkan mitra kerja di Komisi XI seperti BI, OJK, LPS hingga Himbara untuk terus memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat secara mudah, murah, dan cepat. Sehingga, industri keuangan formal ini tidak kalah bersaing dengan pinjol ilegal,” ungkap Puteri.

Baca Juga: Edelman Trust Barometer: Kepercayaan Masyarakat pada Jurnalisme Meningkat

Dalam praktik penagihan pinjol legal menggunakan tenaga penagih yang sudah tersertifikasi. Pinjol legal juga diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga kepada konsumen.

Sementara pada pinjol ilegal, mereka melakukan penagihan dengan cara yang kasar dan mengancam. Pinjol ilegal juga akan meminta akses data pribadi pengguna untuk disalahgunakan Bahkan, pinjol ilegal mengenakan bunga dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.

Permaslahan mengenai Pinjol juga ditindak tegas oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco meminta jajaran Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindak tegas maraknya penipuan pinjaman online (pinjol) ilegal yang sudah meresahkan masyarakat.

Baca Juga: Nekat Berpergian saat Libur Maulid Nabi, Sanksi Disiplin ASN Menanti, Terkecuali Kondisi Ini

“Masalah pinjaman online ilegal adalah permasalahan krusial dan meresahkan masyarakat, ada yang terganggu secara psikis, depresi, bahkan bunuh diri karena merasa tertekan.

Oleh karenanya, saya meminta Polri dan OJK untuk menindak tegas serta memberantas maraknya penipuan pinjol ilegal tersebut,” ujar Dasco dalam keterangan pers sebagaimana dikutip suaramerdeka.com di laman drp.go.id

Menurut Dasco maraknya pinjol ilegal juga harus menjadi indikator bagi otoritas keuangan untuk instrospeksi dan melakukan evaluasi bagi lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Baca Juga: Mahasiswa Kejang Usai Dibanting, dr Tirta Beri Penjelasan: Jangan Ditiru, Ini Tindakan Berbahaya!

Dasco menegaskan tidak hanya pelaku pinjol saja, pihak kepolisian juga harus memberikan efek jera kepada para investor dari pinjaman online ilegal yang kerap melakukan aksi teror kepada masyarakat yang menjadi korban pinjol.

Dasco terus mendorong pemerintah dan otoritas keuangan agar segara memperkuat perbankan untuk rakyat kecil, koperasi, dan UMKM dan memberikan akses dan prosedur yang lebih mudah serta perluas jangkauan hingga ke seluruh pelosok negeri.

Diharapkan dengan serangkaian tindakan yang dilakukan mampu menumpas maraknya kasus pinjaman online ilegal yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

(Mg2)***

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Program BI Religi Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:12 WIB
X