Petani Punya 2 Masalah Utama, Asuransi Pertanian Dikenalkan

- Jumat, 28 Agustus 2020 | 12:00 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Petani Indonesia pun secara umum selalu memiliki dua masalah utama, yaitu mereka tidak mempunyai modal untuk memulai bercocok tanam atau mereka tidak mempunyai perlindungan efektif jika mereka mengalami kerugian akibat gagal panen. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka asuransi pertanian pun diperkenalkan.

Disusul dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 yang lebih mengatur implementasi asuransi pertanian di Indonesia, maka di tahun 2015, program ini mulai dijalankan di Indonesia. Selain tentunya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan yang berperan sebagai aktor utama asuransi ini, Kementan juga menggandeng PT. Jasa Asuransi Indonesia sebagai penanggung dari program asuransi tersebut.

Asuransi Pertanian ini salah satunya mengatur secara khusus mengenai lahan padi lewat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). AUTP menyediakan perlindungan bagi kegagalan panen akibat banjir, kekeringan, dan organisme pengganggu tanaman. Sebelumnya, pilot projects sempat dilaksanakan pada tahun 2012-2015 di lokasi yang tersebar di tiga provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

AUTP memberikan kompensasi maksimal sebesar Rp 6 juta/hektare kepada setiap petani per musim tanam. Total premi sebesar Rp 180.000 dibayarkan 80% oleh subsidi pemerintah sebesar Rp 144.000 dan sisanya 20% dibayarkan oleh petani sebesar Rp 36.000 per hektare per musim tanam.

Baca juga: Investasi di Sektor Pertanian Masih Minim, Peraturan Dinilai Tak Ramah

”Akan tetapi, tidak semua petani dapat mengikuti asuransi ini. Petani pendaftar haruslah mereka yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Selain itu, kriteria petani lain untuk menjadi calon tertanggung AUTP adalah para petani penggarap yang memiliki atau tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap paling luas 2 hektare lahan saja. Lahan sawah yang terlindungi oleh asuransi pun hanya tidak banyak, yaitu lahan sawah irigasi, lahan pasang surut/lebak, dan lahan tadah hujan yang kesemuanya memiliki sumber air yang baik. Petani juga harus melewati serangkaian proses untuk dapat mendaftar dan mengajukan klaim asuransi nantinya. Semua proses ini tidak lepas dari peranan Dinas Pertanian setiap kota dan provinsi juga tentunya perusahaan asuransi,” cetusnya.

Dengan sistem yang sudah disusun tersebut, AUTP pun nyatanya masih mengalami banyak kendala. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya jumlah lahan yang terdaftar dalam program asuransi. Semenjak diterapkan pada tahun 2015, AUTP selalu menargetkan 1 (satu) juta hektare lahan untuk terlindungi asuransi.

Namun, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Juli 2019, AUTP belum pernah mencapai targetnya, yang terdekat ada di tahun 2017 dengan luas lahan sebesar 997.960,55 hektare atau 99,80 dari target. Jumlah ini ternyata kembali mengalami penurunan di tahun 2018 ke angka 901.420,56 hektare atau 90,14% dari target.

Galuh menambahkan, kekhawatiran petani pun cukup beralasan, yang mana salah satunya juga disebabkan oleh ketakutan akan lamanya klaim dibayarkan oleh penanggung asuransi. Terlepas dari segala kekurangannya, patut dinantikan bagaimana Kementan terus menggalakan program ini agar nantinya dapat menjadi pilihan utama petani demi melindungi lahan usaha taninya. Mau tidak mau, dampak perubahan iklim ini sangat nyata adanya dan tidak bisa kita hanya bergantung pada satu pihak saja dalam penanggulangannya.

Halaman:

Editor: Andika

Tags

Terkini

Pasar Kaliwungu jadi Percontohan Penerapan QRIS

Kamis, 25 November 2021 | 16:49 WIB

Faskes di Tanah Air Bisa Bersaing dengan Negara Maju

Kamis, 25 November 2021 | 14:25 WIB
X