Relaksasi Impor Produk Hortikultura Idealnya Diteruskan untuk Jaga Kestabilan Harga

- Kamis, 6 Agustus 2020 | 07:30 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com -  Relaksasi impor komoditas hortikultura idealnya diteruskan untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Menyikapi pandemi Covid-19, Kementerian Perdagangan (Kemendag) membebaskan Surat Persetujuan Impor (SPI) hingga 31 Mei 2020. Langkah Kemendag tersebut merupakan keputusan yang sangat relevan.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, dengan meniadakan Surat Perizinan Impor (SPI), proses impor bawang putih dan bawang bombay diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan pasokannya bisa memasok kebutuhan dan menstabilkan harga di pasar Indonesia.

Pembebasan SPI berarti importir juga terbebas dari kewajiban mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Terkait proses pengajuan impor, importir biasanya harus mengurus RIPH kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilanjutkan dengan pengajuan SPI kepada Kemendag.

Importir juga dibebaskan dari persyaratan laporan surveyor (LS) atas kedua komoditas tersebut. Felippa juga mendorong pemerintah untuk memperluas terobosan yang baik ini ke komoditas strategis yang lain, seperti daging sapi, jagung, kedelai dan gula.

“Pembebasan RIPH, SPI dan LS merupakan terobosan yang responsif dalam penyederhanaan proses pengajuan impor produk hortikultura. Komoditas yang diimpor diharapkan mampu berperan dalam menstabilkan harga di pasar. Penyederhanaan proses impor ini idealnya bisa diteruskan untuk memastikan ketersediaannya di pasar,” jelas Felippa.

Walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat antara Kemendag dengan Kementan, Kementan melalui Badan Karantina sepakat untuk tetap memeriksa aspek kualitas produk hortikultura dari negara asal impor sebelum beredar di pasar Indonesia tanpa perlu RIPH. Langkah ini, menurut Felippa, sangat perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan konsumen di Tanah Air.

Lebih lanjut, Felippa menjelaskan, pembebasan RIPH sebagai persyaratan impor produk hortikultura perlu dipahami oleh pemerintah secara lebih luas. Pembebasan persyaratan ini, salah satunya, seakan memperjelas panjangnya proses birokrasi, baik di Kemendag maupun Kementan. Kalau proses penerbitan kedua dokumen tadi bisa berjalan lebih transparan dan lebih cepat, komoditas yang diimpor diharapkan bisa masuk ke pasar Indonesia tepat waktu dan memang efektif untuk menjaga stabilitas harga.

Editor: Andika

Tags

Terkini

X