Insentif Tenaga Kesehatan, Kemenkeu Klaim Sudah Cairkan Rp 58 Miliar

- Kamis, 9 Juli 2020 | 10:30 WIB
Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kementerian Keuangan mengklaim telah mencairkan dana insentif Rp 58,3 miliar untuk tenaga kesehatan yang langsung menangani wabah Covid-19. Hingga 30 Juni 2020 tercatat insentif untuk 15.435 tenaga kesehatan (nakes) di daerah.

Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka mengatakan pencatatan itu hingga 30 Juni 2020. "Untuk nakes daerah itu untuk pakai yang mekanisme lama kita sudah salurkan Rp 58,3 miliar untuk 15.435 tenaga nakes daerah sampai dengan 30 Juni 2020," kata dia saat telekonferensi, Rabu (8/7).

Sementara untuk bulan ini telah dicairkan Rp 1,3 triliun ke nakes di 542 daerah. Pencairan dilakukan hingga 7 Juli 2020 menggunakan dua aturan baru untuk pencairan insentif. Yakni Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 yang menggantikan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 dan Keputusan Menteri Keuangan No.13/KM.7/2020.

Sementara hingga kini, Kemenkeu mencatat tingkat penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di sektor kesehatan masih 5,12 persen dari alokasi Rp 87,55 triliun atau baru sekitar Rp 4,48 triliun. Kendala terbesarnya adalah keterlambatan klaim, terutama untuk insentif tenaga kesehatan dan klaim biaya perawatan rumah sakit.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, percepatan sudah dilakukan melalui beberapa kebijakan, termasuk penyediaan uang muka. "Sehingga klaim rumah sakit (RS) bisa dibayar dengan uang muka dulu sambil menunggu kelengkapan dokumen yang dibutuhkan," ujar Kunta dalam Media Briefing: Percepatan Pencairan Anggaran Kesehatan melalui live streaming, Rabu (8/7).

Kunta menjelaskan dari total pencairan Rp 4,48 triliun,realisasi terbesar berada pada pos Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rp 2,9 triliun dari alokasi anggaran Rp 3,5 triliun, termasuk untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan.

Sementara itu, sisanya tersebar di alokasi lain. Misalnya saja tambahan belanja stimulus untuk santunan kematian tenaga kesehatan dan bantuan iuran BPJS Kesehatan. “Yang lain masih relatif rendah, terutama insentif tenaga kesehatan,” tutur Kunta.

Kunta menyebutkan faktor utama rendahnya realisasi penyerapan anggaran adalah program yang masih terlampau baru. Pemerintah membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dokumen dan verifikasi terlebih dahulu. Proses koordinasi antara pusat dan daerah terbilang rumit.

Editor: Andika

Tags

Terkini

BPJPH Dukung Pengembangan Produk Kosmetik Halal

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:17 WIB
X