RUU HPP Disahkan DPR, Diharap Jadi Komponen Penting Reformasi Perpajakan

- Jumat, 8 Oktober 2021 | 07:30 WIB
Sidang Paripurna DPR RI ketujuh yang di antaranya mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang Undang. (Humas Kemenkeu / DJP/Aurora)
Sidang Paripurna DPR RI ketujuh yang di antaranya mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang Undang. (Humas Kemenkeu / DJP/Aurora)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Sidang Paripurna DPR RI ketujuh, Kamis, 7 Oktober 2021.

RUU HPP diharapkan menjadi komponen penting dalam reformasi perpajakan, terutama dalam menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

RUU HPP memuat enam kelompok materi utama yang terdiri dari 9 BAB dan 19 Pasal, yaitu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa UU perpajakan, baik UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Kemudian, UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), UU Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan memperkenalkan Pajak Karbon.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Semarang Hari Ini: Berawan Sepanjang Hari

Pandemi Covid-19 telah memberikan momentum dan sudut pandang baru dalam menata ulang dan membangun fondasi baru perekonomian, termasuk menata ulang sistem perpajakan agar lebih kuat menghadapi tantangan pandemi dan dinamika masa depan.

Reformasi perpajakan diselaraskan dengan langkah pemerintah demi mempercepat proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai instrumen kebijakan mendukung pembangunan nasional.

RUU HPP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan pajak agar menjadi lebih baik.

Baca Juga: Pemerintah Kerja Sama dengan Seluruh Stakeholder untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Melalui reformasi perpajakan juga diharapkan dapat mewujudkan keadilan serta lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Program BI Religi Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Jumat, 3 Desember 2021 | 08:12 WIB
X