FPKB : Kinerja BUMD Capai Peningkatan PAD 2019 Belum Maksimal

Red
- Jumat, 5 Juni 2020 | 13:40 WIB
Anggota FPKB DPRD Jateng Muh Zen Adv (Foto dokumentasi)
Anggota FPKB DPRD Jateng Muh Zen Adv (Foto dokumentasi)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan rinci terkait kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) 2019. Lewat cara itu, kinerja BUMD juga bisa dipantau maksimal.

Anggota FPKB DPRD Jateng Muh Zen Adv mengatakan, BUMD harus menjadi ujung tombak dalam peningkatan PAD. BUMD memiliki jangkauan perluasan pasar yang tak terbatas, dengan demikian juga memiliki potensi keuntungan tak terbatas pula.

“Keuntungan inilah nantinya masuk dalam komponen PAD yang mestinya melampaui jumlah pendapatan pajak daerah,” ujarnya saat menjadi juru bicara Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, Jumat (5/6).

Sayangnya, kata Zen, peran BUMD tak terlihat dalam PAD 2019 tersebut. Anggota Komisi E ini menyebutkan PAD Provinsi Jateng pada 2019 sebesar Rp14,4 triliun. Dari jumlah itu, komponen penyumbang PAD adalah pajak daerah Rp11,9 triliun (82,78%), retribusi daerah Rp114 miliar (0,80%).

“Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp512 miliar atau 3,55%, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp1,8 triliun atau 12,8%,” sebutnya.

Menurut Zen, fokus peningkatan PAD dengan optimalisasi BUMD, dampaknya tidak akan terlalu banyak dikeluhkan oleh masyarakat. “Bandingkan dengan semisal menaikkan pajak bumi bangunan (PBB) atau pajak kendaraan bermotor. Kenaikan ini akan terasa langsung oleh rakyat,” katanya.

FPKB juga mengkritik pendapatan keseluruhan pada tahun 2019 sebesar Rp26,3 triliun. Sebab dari jumlah itu, Rp14,4 triliun adalah dari PAD, atau 55 %. Sementara uang lain berupa pendapatan transfer sebesar Rp11,3 triliun (44%), dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp23,1 miliar atau 0,09 %.

“Terlihat dalam angka tersebut, nilai transfer sebagai komponen fiskal masih cukup besar. Bukan berarti harus dikecilkan dengan mengurangi akses anggaran ke pusat, namun menjadi acuan agar proporsi PAD harus ditingkatkan jumlahnya sampai minimal 70 % dari total pendapatan daerah dengan tata cara yang tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya.

Harapannya, lanjut Zen, dengan proporsi PAD yang besar, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan yang lebih luas yang menyangkut kebijakan khusus daerah utamanya kebijakan yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Halaman:

Editor: Maya

Tags

Terkini

X