Memastikan Kelancaran Distribusi Pangan Selama Pandemi

Red
- Kamis, 14 Mei 2020 | 17:25 WIB
Foto Istimewa
Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) direspon pemerintah melalui berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat, seperti kebijakan physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beberapa kementerian, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan, juga mengeluarkan regulasi untuk tujuan serupa. Namun, pemerintah harus tetap dapat memastikan kelancaran distribusi pangan di tengah implementasi berbagai kebijakan dan regulasi tersebut.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tugas sulit untuk menyeimbangkan antara keharusan untuk membatasi ruang gerak masyarakat dan menjaga ketahanan pangan bagi mereka. Organisasi-organisasi internasional seperti FAO telah memperingatkan ketegangan yang terjadi. Mereka juga menekankan bahwa negara-negara perlu menjaga jalur perdagangan dan rantai pasok tetap terbuka dan hidup di tengah langkah-langkah pengendalian yang sedang dilaksanakan (World Economic Forum, 2020). Kesulitan ini terlihat jelas dalam implementasi pembatasan sosial di Indonesia.

Sebelum pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, harga beberapa komoditas pangan sudah mengalami kenaikan, di antaranya adalah beras, bawang putih, bawang bombay dan gula. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti terlambatnya rekomendasi impor dari pemerintah hingga pengurusan izin impor yang membutuhkan waktu lama. Kenaikan harga dikhawatirkan akan berlanjut apabila ada gangguan dalam kelancaran rantai pasok pangan di dalam negeri. Gangguan dalam distribusi pangan telah dilaporkan, bahkan sebelum PSBB diberlakukan, seperti adanya keterlambatan pengiriman beras dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijungan menjelaskan, implementasi PSBB telah menyebabkan gangguan dalam logistik transportasi. Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25/2020 yang melarang perjalanan darat, laut, dan udara dari dan ke daerah yang memberlakukan PSBB dari dan ke daerah transmisi yang tergolong zona merah antara 24 April dan 31 Mei untuk mencegah eksodus massal selama liburan Idul Fitri, tentu memengaruhi kelancaran jalannya rantai pasok.

Implementasi dari aturan ini adalah lewat pemeriksaan di pos-pos yang terletak di titik akses utama seperti jalan tol dan pelabuhan. Untuk transportasi barang, truk yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok, logistik, dan perbekalan kesehatan memang dikecualikan. Walaupun demikian, pos pemeriksaan akan membuat kemacetan dalam distribusi pangan dan karenanya harus dikelola dengan hati-hati. Pemeriksaan dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran rantai pasok pangan walaupun pangan dikecualikan dari pemeriksaan dan pembatasan.

"Meminimalkan gangguan pada distribusi komoditas pangan antardaerah sangat penting untuk menghindari kelangkaan pada saat pandemi. Produsen utama komoditas pangan pokok seperti beras, ayam, dan gula semuanya terpusat di Jawa akan menyebar di berbagai kota di Pulau Jawa dan kota-kota di pulau lain. Sinergi antar pemerintah daerah sangat penting untuk membantu kelancaran distribusi," kata Pingkan.

Editor: Maya

Tags

Terkini

Dinkop Nyatakan Koperasi Tekad UPGRIS Kategori Sehat!

Jumat, 3 Februari 2023 | 16:19 WIB
X