Pemerintah dan DPR Sepakat, RUU APBN 2022 Sah Menjadi Undang-Undang

- Jumat, 1 Oktober 2021 | 08:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (humas Setkab)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (humas Setkab)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah dan DPR sudah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi Undang-Undang.

Kesepakatan soal RUU APBN itu dicapai pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Kamis 30 September.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, APBN 2022 tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, melanjutkan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

“Pemerintah menyadari peranan APBN yang antisipatif dan fleksibel dalam merespon kebutuhan intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha, menjadi faktor yang sangat menentukan,” ungkap saat mewakili Presiden RI menyampaikan pendapat akhir pemerintah dalam rapat paripurna tersebut.

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Nasional, OJK dan Industri Perbankan Fokus Pengembangan UMKM

Menkeu melanjutkan, upaya pemulihan terus dilakukan sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2 persen.

Perkiraan ini dianggap cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural, serta kewaspadaan risiko ketidakpastian kinerja perekonomian ke depan.

Kinerja ekonomi tahun 2022 akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan internasional.

Pemerintah mendukung pemulihan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pada tahun 2022.

Baca Juga: Tingkatkan Mutu Perguruan Tinggi, Kemenag Gelar Pembinaan Akreditasi

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KB Bukopin Bayarkan Klaim Asuransi Jiwa KPR

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:20 WIB
X