Simplifikasi Tier Cukai Bukan Penyederhanaan, Namun Pengurangan Golongan Tembakau

- Sabtu, 25 September 2021 | 06:45 WIB
Kenaikan tarif cukai hasil tembakau alias cukai rokok pada 2022 menyulitkan para petani tembakau dan cengkih.  (istimewa)
Kenaikan tarif cukai hasil tembakau alias cukai rokok pada 2022 menyulitkan para petani tembakau dan cengkih. (istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Simplifikasi tier cukai rokok yang dikampanyekan salah satu perusahaan rokok besar kepada berbagai instansi pemerintah khususnya kementerian keuangan, bukan lagi penyederhanaan cukai rokok.

Tapi pengurangan golongan tembakau, bahkan penghilangan pabrik-pabrik rokok kecil dan menengah.

Kelak kalau simplifikasi rokok dibiarkan terus terjadi tidak tertutup kemungkinan pabrik atau perusahaan rokok yang tersisa di Indonesia, hanya tinggal tiga bahkan hanya ada satu.

Industri rokok atau tembakau nasional nasibnya akan sama dengan industri garam. Yang berjaya adalah garam impor.

Baca Juga: PGRI Tagih Janji Pemerintah, Pengangkatan 1 Juta Guru di Daerah

Pendapat itu disampaikan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (APTI NTB) Sahminudin

“Penyebutan simplifikasi tier cukai rokok itu adalah pembodohan dan pembohongan. Dari 10 golongan rokok dihilangkan menjadi 4. Jadi yang sebernanya terjadi, itu bukan simplifikasi tapi pengurangan atau penghilangan golongan rokok. Bahkan upaya mematikan industri rokok di tanah air,” tegas Ketua APTI NTB Sahminudin.

Menurut Sahminudin Pemerintah khususnya Menkeu menyetujui simplifikasi yang disodorkan perusahaan rokok asing karena bagian dari konspirasi FCTC (Framework convention tobacco control), konvensi untuk mematikan industri rokok di tanah air. Nanti digantikan oleh rokok import.

“Industri rokok di tanah air mau dimatikan, petani dan buruh rokok akan kehilangan lapangan pekerjaan, lewat simplifikasi, masak didukung pemerintah? Kita harus berpikir Panjang ke depan, untuk melindungi nasib dan masa depan petani tembakau dan cengkih juga buruh buruh yang bekerja di industri rokok dan tambekau, “ tegas Sahminudin.

Baca Juga: Ponpes Tidak Ingin Ada Intervensi Berlebih dari Pemerintah

Lebih lanjut Sahminudin menjelaskan, saat ini rokok di tanah air terdiri dari tiga golongan. Sigaret kretek tangan (SKT), Sigaret kretek mesin (SKM) dan Sigaret putih mesin.

Total Tier cukai rokoknya berjumlah 10 golongan. Terdiri dari SKT 4 golongan. SKM ada 3 golongan cukai rokok. Dan SPM juga ada 3 tier golongan cukai.

Di SKT ada 4 golongan tier cukai rokok golongan III, golongan II, dan Golongan I B dan IA.

Di SKM ada 3 golongan. Golongan 2 B dan golongan 2A, dan golongan 1.

Baca Juga: PTM di Kota Semarang, Lima Siswa dan Dua Guru Terpapar Covid-19

Di SPM ada golongan tier cukai rokok. Golongan 2 A, golongan 2 B, Golongan 1.

Cukai Hasil Tembakau Golongan III lebih kecil dari Golongan II dan lebih kecil dari golongan Golongan I. Golongan IA lebih besar dari Golongan I B.

Atau golongan I B lebih kecil dari golongan I A, demikian juga di SPM.

Golongan II B lebih kecil cukai hasil tembakaunya dari golongan IIA.

"Golongan IIA lebih kecil dari golongan I. Rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM dan Sigaret Putih Mesin atau SPM, jumlah golongannya sama 3. Tapi golongan cukai hasil tembakau SPM lebih tinggi dari pada cukai hasil tembakau SKM. Atau CHT SKM lebih rendah dari CHT nya SPM,” papar Sahminudin.

Sahminudin memaparkan, Kalau simplifikasi jadi dilakukan, dari 10 golongan cukai akan dijadikan empat cukai hasil tembakau.

Bahkan nanti kemungkinan menjadi satu jenis cukai hasil tembakau.

Berarti industri rokok yang memproduksi rokok dengan jumlah sedikit pun harus membayar cukai rokok sama besarnya dengan industri besar.

“Lama lama ini akan mematikan pabrik pabrik rokok kecil. Perusahaan rokok yang memproduksi rokok dengan jumlah kecil disamakan bayar cukainya dengan pabrik rokok besar. Pabrik rokok kecil akan mati."

"Otomatis penyerapan tembakau juga menjadi sedikit. Dan hanya diserap satu peruahaan rokok besar. Kalau sudah satu perusahaan rokok berarti itu monopoli. Perusahaan rokok yang melakukan monopoli itu, bisa dengan seenaknya menentukan harga beli tembakau petani. Ini berbahaya” papar Sahminudin.

Ditambahkan Ketua APTI NTB, tahun 2007 jumlah golongan rokok cukai hasil tembakau ada 25-30 golongan, dilakukan simplikasi menjadi 10.

Akibat simplifikasi jumlah pabrik atau perusahaan rokok yang semula 4.793 tahun 2008 langsung drop pabrik rokok menjadi 3.295.

Dilakukan simplifikasi terus saat ini perusahaan atau pabrik rokok tinggal 456 pabrik.

“Simplifikasi dilakukan mulai tahun 2008 sampai 2018. Setiap tahun dilakukan pengurangan golongan Cukai Hasil Tembakau. Sampai sekarang jumlahnya menjadi 10. Akibatnya pabrik rokok tinggal 456 pabrik rokok."

"Pabrik rokok yang lain mati karena gak tahan bayar cukai rokok dan persyaratan pendirian keberadaan pabrik rokok. Otomatis tenaga kerja kehilangan lapangan pekerjaan," Papar Sahminudin.

Lebih lanjut Sahminuddin memaparkan, Petani tembakau juga kehilangan pembeli tembakau.

Kalau pabrik rokok banyak harga rokok murah sehingga konsumen rokok mampu membeli.

Kalau pabrik rokoknya sedikit berarti rokoknya Jadi mahal, konsumen tak sanggup beli.

Di sisi lain, kalau masyarakat tak sanggup beli rokok bermerk, pabrik rokok akan banyak yang tutup.

"Jumlah tenaaga kerja akan kehilangan lapangan pekerjaan. Petani tembakau juga akan kehilangan pembeli. Ini. Dampak buruk dari simplifikasi cukai," tandasnya.***

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hyundai Optimistis Creta Bisa Merajai Segmen SUV

Rabu, 1 Desember 2021 | 19:52 WIB
X