Pertumbuhan Ekonomi Digital, Pemerintah Perlu Kedepankan Co-Regulation

- Kamis, 16 September 2021 | 11:52 WIB
Iliustrasi saham dalam ekonomi digital. (Pixabay)
Iliustrasi saham dalam ekonomi digital. (Pixabay)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah perlu mengedepankan upaya co-regulation atau pelibatan semua pihak melalui pembagian kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital lebih lanjut, pemerintah harus memastikan keamanan ekosistem digital bagi penggunanya sekaligus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi.

Hal itu dikemukakan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu dalam Digiweek 2021.

“Pemerintah harus mengejar tujuan ini dengan berfokus pada empat bidang kebijakan, yaitu perlindungan konsumen, privasi data, keamanan siber dan pembayaran elektronik."

Baca Juga: Pranata Humas Masuk 5 Besar Jabatan Fungsional Terfavorit

"Hal-hal tersebut penting karena adanya kekurangan regulasi yang jika diselesaikan akan mempercepat pembangunan ekonomi digital Indonesia yang inklusif. Meskipun diperlakukan secara terpisah, terkadang area tersebut tumpang tindih dan memengaruhi lingkungan ekonomi digital negara,” imbuhnya.

Thomas menambahkan, kerangka peraturan perlindungan konsumen yang ada belum dapat mengakomodasi model bisnis yang muncul.

Sebaliknya, kerangka perlindungan konsumen yang ada malah menimbulkan hambatan yang berpotensi menghambat jalannya bisnis, misalnya berupa persyaratan perizinan bagi penjual online.

Pelanggaran data dan kejahatan siber yang semakin sering terjadi telah menunjukkan pentingnya perlindungan privasi data dan keamanan siber.

Baca Juga: Mengenal Penyakit Roscea, Kerap Menyerang Kulit Wajah

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kelompok UKM di Sleman Didorong Bentuk Koperasi

Selasa, 26 Oktober 2021 | 15:01 WIB

Hendi Dukung UMKM Naik Kelas Lewat Desain Kemasan

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:47 WIB
X