Pertumbuhan Ekonomi Digital, Perlindungan Data Pribadi Semakin Mendesak

- Sabtu, 11 September 2021 | 08:00 WIB
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga (Instagram)
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga (Instagram)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia perlu didukung berbagai aspek, seperti pertumbuhan pelaku usaha e-commerce, ruang interaksi yang aman dan perlindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi menjadi semakin mendesak karena keberadaannya merupakan jaminan bagi hak dasar warga negara.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga pada sesi keynote speech pada Digiweek 2021 yang diadakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), belum lama ini.

“Pemerintah terus mendukung tumbuhnya pelaku usaha e-commerce lewat berbagai cara, seperti bantuan pembiayaan, pelatihan, mendorong transformasi digital dan memaksimalkan upaya perlindungan data pribadi untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen,” jelasnya.

Baca Juga: WHO Soroti Perbaikan Kasus Covid-19, Puan: Buah Gotong Royong Seluruh Elemen Bangsa

Ia pun menambahkan bahwa faktor keamanan merupakan hal penting yang perlu dijamin keberadaannya dalam aktivitas ekonomi digital, yang di antaranya adalah mengenai hubungan kontrak jual beli dan sistem pembayaran.

Terdapat beberapa tantangan dalam penegakan perlindungan data pribadi pada ekonomi digital.

Yang pertama adalah belum adanya klasifikasi yang jelas mengenai data pribadi.

Jerry menambahkan, dibutuhkan batasan dan pengaturan yang jelas tentang apa yang disebut data pribadi untuk menciptakan kepastian hukum.

Baca Juga: Transisi dari Pandemi ke Endemi Disiapkan, Masyarakat Harus Siap Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Selanjutnya adalah belum adanya persyaratan dan standar mengenai penyimpanan data pribadi.

Menurut Jerry, platform yang melakukan pengelolaan dan penyimpanan data pribadi konsumen idealnya memenuhi standar teknis tertentu terkait sistem yang digunakan untuk menjaga keamanan data pengguna.

Lalu, UU ITE belum mengatur mengenai sanksi administratif dan pidana soal perlindungan data pribadi.

“Tantangan-tantangan tadi perlu diselesaikan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Potensi yang besar dari kegiatan ekonomi digital kita perlu diikuti adanya jaminan keamanan dan akses pada pengembangan usaha, juga kepatuhan dari semua pihak untuk menjalankan peranannya,” imbuhnya.

Baca Juga: Jelang Liga 3, Persip Pekalongan Gandeng Papo Apparel

Indonesia belum mempunyai hukum spesifik terkait data pribadi.

RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih dalam tahap pembahasan.

Saat ini, isu perlindungan data pribadi diatur oleh 32 Undang-Undang dan beberapa regulasi turunannya.

Akibatnya, pelaksanaan dan pengawasan terkait isu ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga.***

Halaman:
1
2

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X