Pengembangan Infrastruktur Digital, Pemerintah Perlu Libatkan Swasta untuk Perluas Jangkauan

JAKARTA, suaramerdeka.com - Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah menunjukkan perlunya pelibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur digital agar semua wilayah di Indonesia dapat terhubung.

Pelibatan swasta melalui skema Public Private Partnership dan shared infrastructure ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

"Kemudian, meningkatkan inovasi dan penguasaan teknologi, serta peningkatan kemampuan finansial dan efisiensi," ungkap Head of Economic Opportunities Research Unit Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Trissia Wijaya.

Baca Juga: Aktivitas Awal Pekan, Intip Prakiraan Cuaca Kota Semarang, Senin 20 Maret 2023: Berawan Sepanjang Hari

Trissia melanjutkan, pemerintah dapat memanfaatkan kapasitas dan teknologi yang dimiliki swasta untuk memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur.

Sementara swasta dapat memanfaatkan akses pemerintah pada wilayah yang belum tersentuh, seperti wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Lalu, melalui instrumen-instrumen kebijakan dan regulasi, terutama menimbang skala ekonomi (economies of scale ) yang sangat rendah di wilayah 3T.

Baca Juga: Hasil Liga Italia: Gol Tunggal Filip Kostic Bawa Juventus Menang di Kandang Inter Milan

Ia mencontohkan, pengembangan fixed broadband yang dilakukan perusahaan swasta lebih banyak dialokasikan untuk konstruksi infrastruktur pasif seperti pipa, tiang, dan akses jalan.

Tanpa ada intervensi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur aktif, biaya yang ditanggung swasta sangat besar sekali.

"Pelibatan swasta diharapkan mampu mempercepat terciptanya konektivitas antar wilayah di Indonesia dan meminimalisir digital divide (ketimpangan akses teknologi dan informasi) antar wilayah," kata dia.

Baca Juga: Kalahkan The Daddies Dalam All Indonesian Final, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Juara All England 2023

Pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran melalui kebijakan dan stimulus agar sektor swasta dapat lebih berpartisipasi di pengembangan infrastruktur digital.

Berbagai instrumen kebijakan seperti skema pembiayaan inovatif dapat diterapkan baik untuk mobile and fixed broadband.

Selain itu, juga perlu adanya digitalisasi layanan publik dan mendorong transformasi digital secara gradual melalui perkembangan talenta.