Ketersediaan Pupuk Kurang, Presiden Joko Widodo Ungkap Sejumlah Penyebab, Apa Saja?

KEBUMEN, suaramerdeka.com – Presiden Jokowi berkunjung ke Kebumen ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kunjungan Presiden Joko Widodo merupakan rangkaian acara dalam rangka panen raya yang berlokasi di kawasan persawahan di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Dikutip dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, petani Desa Lajer mengeluhkan harga gabah kering panen (GKP) yang masih rendah, dan kurangnya ketersediaan pupuk.

Baca Juga: AZ alias Ammar Zoni Ditangkap Atas Penyalahgunaan Narkoba, Instagram Irish Bella Banjir Komentar Netizen

Terkait keluhan petani mengenai ketersediaan dan harga pupuk yang digunakan untuk tanaman padi mereka, Presiden Joko Widodo menjelaskan produksi di industri pupuk memang jumlahnya masih kurang.

“Di sini tadi yang dikeluhkan pupuk, baik harga maupun barangnya sering tidak ada, utamanya yang pupuk bersubsidi. Karena kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton,” ungkap Jokowi.

“Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3 setengah juta ton, dan kemarin tambah di pupuk Iskandar muda 570 ribu ton, impor kita 6,3 juta ton. Artinya apa memang kita masih kurang pupuknya,” lanjutnya.

Baca Juga: Balas Twit Jokowi soal WNI berobat ke Luar Negeri, Kiky Saputri Tuai Pro Kontra dari Warganet

Presiden Joko Widodo menyebut, faktor kurangnya ketersediaan dan produksi pupuk ini diakibatkan oleh kesulitan bahan baku dan tempat produksi pupuk yang terganggu akibat Rusia-Ukraina yang sedang berperang.

“Ini yang nanti akan kita usahakan, tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang Rusia dan Ukraina, ini problem yang dihadapi oleh semua negara di dunia,” jelasnya.

Terkait harga gabah kering, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional akan mengumumkan perhitungan.

Baca Juga: Buka Suara soal Aliran Dana Rp 300 Triliun di Lingkungan Kemenkeu, Sri Mulyani: Kita Mau Bersihin

Tujuannya, supaya didapat harga yang wajar pada setiap elemen yakni petani, pedagang beras dan masyarakat.

“Nanti Badan Pangan yang akan mengumumkannya, sehingga kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga di pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar,” jelas Kepala Negara.***