KIPP Tolak Biaya Saksi Parpol dari APBN

Maya
- Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:30 WIB
Foto Istimewa
Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com -  Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menolak usulan agar saksi partai politik dalam pemilu dibiayai melalui anggaran negara (APBN).

"KIPP menolak pembiayaan saksi parpol dari APBN," kata Sekjen KIPP, Kaka Suminta di Jakarta, Kamis (18/10).

Mengacu pada UU no 7/2017 tentang Pemilu bahwa disebutkan tak ada aturan kewajiban negara membiayai saksi dari parpol. Yang ada diatur dalam pasal 351 saksi dilatih oleh Bawaslu.  "Jadi negara hanya memberi pelatihan agar saksi parpol memiliki pemahaman tentang proses di TPS," katanya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri, Selasa (16/10), mengusulkan dana saksi parpol untuk Pemilu 2019 dibiayai APBN.

Dalam rapat tersebut, disampaikan usulan bahwa  dana saksi dibutuhkan untuk memastikan adanya saksi masing-masing parpol sehingga pemilu yang jujur adil dapat tercipta. Sebab, dalam pengalaman pilkada, ada parpol-parpol yang tidak ada saksinya di TPS, sehingga dinilai rawan penyelewengan suara.

Meski sempat mengemuka dalam rapat kerja tersebut, namun hal itu belum menjadi salah satu keputusan dalam kesimpulan rapat kerja tersebut.

Editor: Maya

Terkini

Everton Resmi Pecat Rafael Benitez Sebagai Manajer

Senin, 17 Januari 2022 | 06:25 WIB
X