Revisi RUU KUHP Harus Kedepankan Prinsip Restorative Justice

Achmad Rifki
- Jumat, 5 Maret 2021 | 23:07 WIB
Wamenkumham Indonesia Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej memberi sambutan saat Diskusi Publik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Gumaya Tower Hotel Semarang, kemarin. (suaramerdeka.com/Siswo Ariwibowo)
Wamenkumham Indonesia Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej memberi sambutan saat Diskusi Publik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Gumaya Tower Hotel Semarang, kemarin. (suaramerdeka.com/Siswo Ariwibowo)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemerintah terus menyosialisasikan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berbagai pihak, mulai dari para pakar, akademisi sampai masyarakat diajak berdiskusi terkait dengan revisi KUHP tersebut.

"Sosialisasi ke masyarakat terus dilakukan secara luas. Revisi KUHP ini harus mengedepankan prinsip restorative justice (pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tidak pidana dan korban)," kata Wakil Menkumham, Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej memberi sambutan saat Diskusi Publik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Gumaya Tower Hotel Semarang, kemarin.

Menurut Prof Eddy, ruang diskusi sangat diperlukan guna menyempurnakan RUU KUHP yang sedang dalam proses penggodokkan. Selain itu, sosialisasi RUU KUHP secara luas menjadi kunci agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan benar terkait dengan revisi KUHP tersebut.

Dia menjelaskan, RUU KUHP merupakan penal kode nasional yang disusun sebagai simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. "Seyoganya dibangun dan dibentuk dengan prinsip nasionalisme dan mengapresiasi seluruh partisipasi masyarakat," ujarnya.

Dikatakannya, RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyusun sistem kodifikasi hukum pidana nasional. Tujuannya untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum tinggalan pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.

"Pembentukan RUU KUHP disesuaikan dengan kondisi Indonesia zaman sekarang ini semula produk estafet dari para pendahulu dan sebentar lagi akan mencapai langkah akhirnya," terangnya.

Dalam perkembangannya, pembaruan KUHP nasional semula diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna dekolonialisasi KUHP. Kemudian diperluas menjadi misi demokratisasi dan konsolidasi hukum pidana di Indonesia.

"Misi demokratisasi tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan moralitas individual, moralitas sosial, dan moralitas institusional," terangnya.

Selain itu, pembaruan KUHP nasional juga diarahkan pada misi harmonisasi, yaitu menyesuaikan KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal. "Misi modernisasi, yaitu dengan mengubah filosofi klasik menjadi filosofi integratif yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan," imbuhnya.

Kasubag Humas Kemenkumham Jateng Hazmi Saefi mengatakan, diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari para akademisi antara lain, Barda Nawawi Arief, Pujiono, Marcus Priyo, Gunarto, Topo Santoso, Indriyanto Seno Adji, dan Nyoman Sarikat Putra.

Pada kesempatan itu, turut hadir Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Riyanto, Staf Ahli Menkumham Bidang Polkam, Ambeg Paramarta, Plt Kakanwil Jateng, Lucky Agung Binarto, Pimti Pratama Pusat dan para Kepala Divisi Kanwil Jateng.

Editor: Achmad Rifki

Terkini

X