TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Temanggung untuk penandatangan kesepakatan bersama antara PT PNM (Persero) cabang Magelang.
Kegiatan penandatangan MoU bidang perdata dan tata usaha Negara ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT PNM (Persero) cabang Magelang, sebagai penanganan masalah hukum bidang usaha dan tata Negara.
Penandatangan MOU ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, Kasidutan Temanggung, JPN Temanggung, Pemimpin Cabang Magelang, Manager Remidial, Manager Bisnis UlaMM, Staff Remedial, Kepala Kantor UlaMM, dan Koordinator Wilayah Legal, di Rumah Makan Pingkal Temanggung. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dengan tujuan hasil akhir untuk kemajuan bangsa dan negara.
"Pendatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Temanggung ini sangat penting agar semua program kami bisa berjalan dengan baik. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban tugas khusus memajukan ekonomi kerakyatan dengan memberikan pembiayaan, pendampingan dan pembinaan usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),"ujar Head of Corporate Communication Permodalan Nasional Madani (Persero), YR Wijayandaru, Senin (17/2).
PNM memiliki dua produk unggulan yaitu Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yang diperuntukan kepada pelaku UMKM, serta Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang memberikan layanan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Saat ini PNM memiliki 2.854 kantor layanan, yang terdiri dari 62 kantor cabang PNM, 628 kantor layanan ULaMM dan 2.164 kantor cabang Mekaar yang melayani UMK di 34 Provinsi, 393 Kabupaten, dan 5.008 Kecamatan.
Dalam merealisasikan komitmen untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada nasabah, PNM melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) memberikan pendampingan dan pembinaan usaha kepada nasabah, baik berupa pelatihan tematik hingga pembinaan dan pelatihan kelompok usaha (klaster) yang berdasarkan pada kesamaan wilayah ataupun jenis usaha.
Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, Fransisca Juwariyah mengatakan, meski tujuan dari PT PNM adalah membantu masyarakat kecil dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi UMKM, namun dalam praktinya tidak semua berjalan lancar. Bahkan persoalan hukum bisa muncul kapan saja maka ada baiknya jika sejak awal paham dengan hukum.
"Kita siap memberikan pemahaman hukum dan bantuan hukum atau MoU seperti kepada PNM ini, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun). Karena kita punya Jaksa Pengacara Negara (JPN) handal, jadi ini untuk membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung juga, silahkan kami terbuka,"katanya.
Dikatakan, dalam hal ini bantuan yang bisa diberikan antara lain, bantuan hukum pemberian jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN), kepada negara atau pemerintah selaku kuasan hukum berdasar surat kuasa khusus (SKK) baik secara litigasi maupun non litigasi.
Pemberian pertimbangan hukum melalui legal assistance (LA), dan legal opinion (LO) untuk permasalah perdata dan tata usaha negara, serta audit hukum khusus permasalahan perdata, dan tindakan hukum lain seperti JPN mennjadi mediator dan fasilitator atas sengketa perselisihan antara lembaga atau instansi pemerintah
