NEW YORK - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan pengecualian sanksi-sanksi terhadap Korea Utara (Korut) agar negara yang terisolasi tersebut dapat menerima bantuan guna mencegah penyebaran virus korona.
Sejak 2006, Dewan Keamanan PBB menerapkan sanksi-sanksi yang membatasi arus keluar-masuk barang ke Korut yang bertujuan untuk mengekang program senjata nuklir negara itu.
Dengan pengecualian itu, organisasi kemanusiaan akan dapat menyalurkan bantuannya dalam upaya mencegah penyebaran virus korona di negara itu.
Wakil Direktur Human Rights Watch Divisi Asia, Phil Robertson, mengungkapkan organisasi-organisasi bantuan tidak bisa beroperasi di Korut untuk membantu mengatasi dan mengobati pasien virus mematikan itu tanpa adanya izin dari pemerintah setempat.
Korut hingga saat ini belum meminta bantuan dari organisasi luar mana pun meski Pyongyang telah meningkatkan upaya untuk mencegah virus itu memasuki negaranya. Belum ada laporan resmi mengenai kasus infeksi virus korona yang dikonfirmasi di Korut.
Namun, pada Senin (10/2), Daily NK melaporkan bahwa seorang perempuan di Pyongyang yang meninggal pada bulan lalu karena ”pneumonia akut” menunjukkan gejala yang mirip penularan virus korona.
Pejabat Dicopot
Dalam laporan terpisah pada Jumat (7/2) disebutkan bahwa beberapa orang meninggal setelah menderita demam di Sinuiju, kota di Korut yang berbatasan langsung dengan Tiongkok.
Belum jelas apakah kematian di kota itu terkait dengan virus korona dan apakah Pyongyang akan mengumumkan kasus dan kematian yang terjadi. Selama ini, rezim di Korut menyembunyikan kematian terkait penyakit menular.
Sementara itu dari Beijing dikabarkan, dua pejabat kesehatan paling senior di Provinsi Hubei, Tiongkok, dicopot terkait penanganan wabah virus korona.
Pemecatan itu diumumkan pada saat tekanan semakin meningkat terhadap cara otoritas setempat menangani wabah yang hingga Selasa (11/2) telah menewaskan 1.018 orang tersebut.
Zhang Jin yang menjabat Sekretaris Komisi Kesehatan Provinsi Hubei dan Liu Yingzi yang menjabat Direktur Komisi Kesehatan Provinsi Hubei dicopot dari jabatannya dalam pengumuman yang disampaikan melalui televisi nasional CCTV.
Keduanya dicopot atas keputusan dari Komisi Partai Komunis Tiongkok untuk Provinsi Hubei pada Senin (10/2) waktu setempat. Alasan pencopotan keduanya tidak disebutkan lebih lanjut. (voa-25)
