JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, wacana pemulangan 660 WNI eks kombatan Islamic State (IS) ke Tanah Air harus dihentikan. Pihaknya mendukung apapun keputusan yang diambil pemerintah, termasuk menerima kepulangan para eks kombatan IS sepanjang pemerintah siap dengan keefektifan program khusus derakalisasi dan penanaman kembali nilai-nilai kebangsaan terhadap mereka. Namun, dirinya meminta pemerintah memahami suasana kebatinan masyarakat saat ini. Setelah ketidaknyamanan sepanjang tahun politik 2019 lalu, kini masyarakat lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. ”Mewujudkan hal ini saja masih tidak mudah, karena di sana sini masih saja ada perilaku intoleran dan diskriminatif,” ujar Bamsoet menanggapi polemik pemulangan WNI eks kombatan IS ke Tanah Air di Jakarta, Minggu (9/2). Sebaliknya, jika pemerintah tidak siap untuk mengantisipasi ekses negatif yang mungkin timbul akibat kepulangan WNI eks kombatan ISIS, sebaiknya segera mengambil keputusan dan menghentikan wacana pemulangan tersebut. Sebab, jika polemik pemulangan WNI eks kombatan IS terus dibiarkan menjadi akan bola liar dan berpotensi merusak kondusivitas di dalam negeri. ”Melihat dinamika yang berkembang saat ini, masyarakat sepertinya lebih mendambakan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan komunitas pengusaha berharap pemerintah all outmengeliminasi semua hambatan berbisnis. Pada dua agenda inilah hendaknya dijadikan fokus oleh pemerintah,” kata Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini.
Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menuturkan, masalah terorisme masih menjadi persoalan serius hingga saat ini. Peristiwa penusukan yang dialami Jenderal purnawirawan TNI Wiranto semasa masih menjabat Menko Polhukam harus dilihat sebagai bukti nyata ancaman itu. Bahkan, sepanjang bulan Desember 2019, Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri masih melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di Yogyakarta, Papua, Aceh hingga Kota Bima di NTB. Jika pemerintah tidak siap dengan program deradikalisasi yang matang dan cermat, akan sangat riskan menerima kehadiran para WNI eks kombatan ISIS. Artinya, memulangkan 660 eks kombatan ISIS tentu saja akan menambah dan membuat masalah semakin pelik. ”Bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah, karena mereka secara sepihak sudah mencampakan status WNI-nya,” kata Bamsoet.
Sikap tegas terkait wacana pemulangan WNI eks IS sebelumnya telah dinyatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan, para simpatisan IS tersebut sudah meninggalkan negara. ”Mereka sudah membakar paspornya,” ujar Said Aqil di Gedung PBNU, Jakarta, akhir pekan lalu. Said mengatakan penolakan PBNU ini berlaku untuk pelaku maupun keluarga dari eks simpatisan IS. Pihaknya merasa Indonesia tidak perlu bersikap ramah terhadap WNI di wilayah Timur Tengah itu. ”Mereka pembunuh, pembantai, pemerkosa. Ngapain diramahin,” ujarnya. Menurut Said, penolakan juga dilakukan oleh negara-negara lain terhadap warga negaranya yang bergabung dengan IS. Sehingga seharusnya Indonesia melakukan hal serupa. ”Secara prinsip mereka sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan kemauan sendiri. Untuk apa diterima lagi,” ucap dia. Persoalan eks simpatisan IS saat ini menjadi dilema pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan untung rugi memulangkan ratusan WNI eks IS tersebut. Namun yang jelas, jika kembali para WNI eks IS tersebut harus menjalani program deradikalisasi sebelum kembali ke masyarakat.
Tak Lagi WNI
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang cenderung enggan memulangkan WNI simpatisan IS. Menurut Ace, saat mereka menyatakan bergabung dengan IS, maka status WNI sudah lepas. ”Pada saat mereka bergabung ISIS, maka mereka telah menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Secara resmi sesungguhnya mereka tak lagi menjadi WNI,” kata Ace, Minggu (9/2). Ace menyebut IS sebagai organisasi teroris yang berkedok agama. Dengan begitu, siapapun yang tergabung sudah terpapar ideologi radikalisme. ”Kepergian mereka menjadi bagian dari pejuang IS sesungguhnya menunjukan bahwa mereka telah terpapar ideologi terorisme. Apa yang dilakukan oleh mereka sesungguhnya merupakan pilihan ideologis. Bahkan di antara mereka tidak mengakui keberadaan NKRI,” ujarnya.
Jika pemerintah memulangkan WNI eks ISIS, maka akan ada konsekuensi yang musti ditanggung. Salah satunya soal ideologi radikal yang bisa menyebar. ”Jika mereka dipulangkan, apakah ada jaminan mereka tidak akan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI,” ucap Ace.Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencana pemulangan WNI eks IS ke Tanah Air akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) bersama para menteri. Meski telah memberikan isyarat tak setuju, Jokowi akan menggelar rapat terbatas terkait hal ini. Ia pun berharap hasil rapat menghasilkan sikap yang mendukung agar pemulangan tak dilakukan. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi Bidang Isu Strategis, Diaz Hendropriyono. Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS berisiko tinggi. ”Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam IS di luar negeri. Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat berisiko untuk negara,” ucap Diaz beberapa waktu lalu.
Formulasi Hukum
Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Fahri Bachmid mengatakan, pemerintah perlu formulasi hukum khusus terkait wacana pemulangan sekitar 600 orang mantan anggota IS asal Indonesia. Fahri dalam keterangan tertulis, Minggu (9/2) mengatakan, pemulangan WNI eks anggota IS yang menuai polemik tersebut perlu ditinjau dalam konteks konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut dia, setiap orang bebas memilih dan menentukan kewarganegarannya karena telah diatur dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Menurutnya, terdapat sedikit kompleksitas dari sisi teknis yuridis jika menggunakan instrumen UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mendasarkan pada ketentuan pasal 23 poin d yang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan ”masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden”. Sementara, poin F yang menyebutkan bahwa ”Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut”. ”Ini tentu membutuhkan kajian dan pendalaman dari segi teori, doktrin, serta kaidah hukum internasional sepanjang berkaitan dengan eksistensi dan kedudukan IS sebagai subjek hukum internasional,” katanya.
Secara normatif macam subjek hukum internasional terdiri dari negara berdaulat, gabungan negaranegara, Tahta Suci Vatikan, orgainsasi internasional baik yang bilateral, regional maupun multilateral, palang merah internasional, individu yang mempunyai kriteria tertentu, pemberontak (belligerent) atau pihak yang bersengketa dan penjahat perang (genocide). Dengan demikiam subjek hukum internasional terdapat kelompok pemberontak, disebutkan Fahri, itupun terbagi kedalam dua kategori, yaitu ”insurgent” dan ”belligerent” dan IS termasuk dalam kelompok belligerent. Namun, lanjut Fahri, menjadi sulit secara hukum jika eks IS itu dikualifisir sebagai warganegara yang telah secara sukarela mengangkat sumpah/janji setia kepada negara asing/bagian dari negara asing tersebut sebagaimana diatur dalam kaidah ketentuan pasal 23 point f UU No 12/2006.
Dia mengatakan WNI eks-ISIS ini secara hukum telah ”stateless” (tanpa kewarganegaraan). Jika suatu waktu atas dasar hak konstitusional dan kemanusiaan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mereka dipulangkan ke Tanah Air, menurutnya, beberapa instrumen dan payung hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan UU RI No 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perlu disiapkan untuk mengatur tentang proses identifikasi. ”Perlu identifikasi mana WNI yang menjadi pelaku aktif (kombatan), mana yang sekedar korban, mana yang levelnya sangat berbahaya karena sangat radikal,” imbuhnya. (J13,ant,cnnind,dtc-64)
