BANDUNG - Tunjangan pegawai Pemprov Jabar dinaikkan pada 2020. Kenaikan bahkan hampir mencapai dua kali lipat. Namun, itu tergantung kepada kinerja plus ketaatan terhadap rambu-rambu yang harus dipatuhi.
”Langkah ini di antaranya untuk akselerasi benih-benih program karena 2021 kita ingin panen atas program pembangunan yang kita gelar,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyampaikan pengarahan pada pelantikan pejabat Pemprov, di Bandung, Jumat (10/1).
Melalui formulasi yang baru bernama tunjangan remunerasi kinerja (TRK), Ridwan mencontohkan pendapatan pejabat eselon IV yang semula sekitar Rp 10 juta bisa menjadi Rp 17-18 juta. Dengan kenaikan tersebut, dia berharap anak buahnya bisa menjaga kinerja plus perilaku.
Baginya, besaran tunjangan yang ditetapkan itu sudah pas. Lebih dari itu, ASN diharapkan bisa fokus dalam bekerja. Dengan demikian, mereka tak lagi mencari penghasilan tambahan dengan memanfaatkan celah-celah dalam aktivitas pekerjaannya seperti main proyek, pungli, dan meminta komisi. Hukuman keras akan dijatuhkan Ridwan kepada pegawai yang nakal atau korup.
”Jadi tolong hentikan modus pelanggaran aturan yang ujung-ujungnya duit. Seperti perjalanan dinas, pengadaan fiktif, mengarahkan pemenang lelang, atau menurunkan spek barang. Ini akan saya sikat,” jelasnya.
Mengingat tunjangan itu menggunakan aplikasi, dia mewanti-wanti ASN untuk benar-benar melek terhadap pengoperasian gawai. Dia berharap semua pegawai jangan sampai gagap teknologi. Ridwan tak ingin hanya gara-gara salah input, pendapatan pegawai jadi berkurang.
Dalam kaitan itu, Kepala BKD Jabar Yerry Yanuar memastikan semua pegawai di lingkungan Pemprov mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Bila pun masih ada kendala dalam penggunaannya, pihaknya sudah mengantisipasi dengan mengadakan pelatihan. (dwi-19)
