KUDUS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kudus kembali menemukan ribuan data pemilih ganda dan invalid. Temuan itu, menurut anggota Bawaslu Kudus Badrudin, telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus untuk dicek kembali.
Badrudin mengatakan, dari pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2 masih ditemukan sebanyak 1.055 pemilih ganda. Sementara data pemilih yang invalid mencapai 1.747 orang.
”Data pemilih ganda meliputi kegandaan tiga elemen yakni NIK (Nomor Induk Kependudukan ñ Red), nama pemilih, dan TTL(tempat tanggal lahir - red),” katanya, kemarin.
Sementara itu, data pemilih yang dikategorikan tidak valid muncul karena salah penulisan (typo) seperti ”Kuous” yang seharusnya tertulis ”Kudus”. Invalid tanggal lahir juga ada misalnya ada yang hanya tertulis 00|00|0000. Ada juga yang invalid NKK seperti 1890000000000000.
Dia menambahkan, pencermatan DPTHPini dilakukan untuk mendorong data pemilih yang valid dan berkualitas. Apalagi persoalan dalam Pemilu, salah satunya kerap dipicu oleh data pemilih yang tidak valid.
Bawaslu mendesak KPU segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sekligus mengumumkan hasilnya ke publik. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam mengawal penyusunan DPT.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Naily Syarifah mengatakan, KPU terus melakukan pengecekan ulang atas temuan Bawaslu tersebut. Pencermatan tersebut ditargetkan rampung 15 Desember mendatang.
Serahkan APK
Jumlah pemilih dalam DPTHP tahap kedua di Kabupaten Kudus sebanyak 631.473 pemilih. Dari jumlah itu, pemilih perempuan sebanyak 320.411 pemilih dan lakilaki sebanyak 311.062 pemilih.
Selain melakukan pencermatan DPT, KPU juga mengebut persiapan lainnya. Jumat kemarin, KPU menyerahkan alat peraga kampanye (APK) kepada parpol peserta pemilu.
APK yang diserahkan beruoa 10 lembar baliho berukuran 3 meter X 5 meter, dan spanduk ukuran 1,5 meterX7 meter. ”Dari 15 parpol yang sudah menyerahkan desain, tiga parpol meminta revisi.
Ketiganya yakni PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Hanura, dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Revisi diajukan karena ada kesalahan warna yang dicetak,” katanya. (H62-63)
