MAGELANG - Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Kota Magelang tercatat ada 1.623 jiwa. Mereka adalah warga usia 17 tahun yang terhitung setelah pelaksanaan Pilgub Jateng, Juni 2018 lalu hingga hari pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019 mendatang.
”Data potensial ini sudah kami kirimkan ke KPU Kota Magelang,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang, Hartoko di kantornya, kemarin. Dia menuturkan, sejauh ini pihaknya intens berkoordinasi dengan KPU Kota Magelang untuk mendata DP4.
Terlebih, data pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) yang ada di KPU Kota Magelang masih dilakukan perbaikan selama beberapa tahapan ke depan. ”Kami sekarang juga terlibat gerakan melindungi hak pemilih (GMHP).
Saat ada rekaman data atau warga datang ke Disdukcapil, kami sosialisasikan apakah nama warga tersebut sudah terdata dalam sistem daring DPTHP atau belum. Kalau belum, kami catat dan menginformasikannya ke KPU,” katanya. Bagi warga yang mendekati usia 17 tahun, katanya, sudah dilakukan perekaman data E-KTP.
Perekaman ini bahkan dilakukan menggunakan sistem jemput bola. Warga yang belum rekam diberikan undangan melakukan perekaman data di kelurahan masing-masing. ”Kami juga menyasar pelajar yang sudah berusia 16 tahun, dengan alasan saat Pemilu 17 April 2019 telah berusia 17 tahun.
Caranya, kami datangi sekolah-sekolah untuk merekam data. Nanti E-KTP-nya bisa diambil ketika yang bersangkutan sudah usia 17 tahun,” terangnya.
Sekretaris Disdukcapil, Bambang Suprawata menambahkan, warga yang mendapat undangan, diminta untuk segera melakukan perekaman. Sebab jika tidak merekam, maka identitasnya akan dibekukan. ”Kami mencatat ada 652 wajib KTP yang belum melakukan perekaman data.
Selama beberapa bulan terakhir, kami sudah melakukan verifikasi lapangan, melibatkan ketua RTdan RW. Ternyata banyak juga yang pindah domisili tapi tidak mencabut datanya di sini,” jelasnya.
Dia menegaskan, untuk kasus semacam ini memaksa pihaknya untuk melakukan olah data dan pembaharuan secara terus menerus. Saat ini, jumlah wajib E-KTP yang belum melakukan perekaman sebanyak 200-an orang.
”Yang sudah melakukan perekaman karena kami datangi ada sekitar 200-an orang. Sementara yang pindah, meninggal, tetapi tidak dilaporkan sekitar 200-an dan sudah kami coret. Kemudian kekurangan yang belum merekam data, ada sekitar 200 juga,” ungkap Bambang. (H88-59)
