panel header


GUPAK PULUT ORA MANGAN NANGKANE
Capek Bekerja Tidak Dapat Hasilnya
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
04 April 2013 | 04:52 wib
Taekwondoin YUTI Tuntut Keadilan
image

SEMARANG, suaramerdeka.com - Para taekwondoin Jateng yang telah mengikuti kegiatan Yayasan Universal Taekwondo Indonesia (YUTI) atau Universal Taekrondo Profesional (UTI Pro) Tuntut keadilan.

Pasalnya, mereka dilarang mengikuti kegiatan pengprov Taekwondoin Indonesia (TI) Jateng. Salah satu kegiatan itu adalah Porprov 2013 di Banyumas Oktober mendatang. Mereka harus gigit jari padahal sudah menanti-nanti untuk dapat berpatisipasi dalam event tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya adalah atlet nasional dan andalan Jateng.

Merasa dianaktirikan, atlet-atlet yang menjadi mahasiswa Untag Semarang mengadu kepada pihak kampus. Dengan harapan, aspirasi mereka dapat tersalurkan dan didengar pengurus TI Jateng dan mengubah kebijakan tersebut.

''Kami menuntut keadilan. Selama ini kami telah membantu dalam proses pembinaan dan bahkan beberapa di antaranya telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tetapi kenapa sekarang tidak boleh mengikuti Porprv dan lain-lain,'' tegas Pembantu Rektor II Untag Aris Krisdiyanto.

Menurutnya, ada beberapa kejanggalan. Pertama, YUTI telah berdiri sejak setahun lalu, dan para atletnya dipersilakan mengikuti PON Riau 2012. Kemudian, di beberapa provinsi lain juga memperbolehkan tampilnya atlet YUTI, tetapi di Jateng tidak demikian.

Sebelumnya, tepatnya pada Oktober tahun lalu, pengurus TI Jateng rapat untuk menetapkan kebijakan terkait YUTI. Dalam keputusan itu disepakati atlet, pelatih,wasit YUTI dilarang mengikuti semua kegiatan dalam lingkup Pengprov TI Jateng, termasuk tidak boleh tampil tampil di Porprov 2013.

Tak hanya itu, mereka juga tak boleh tampil di even lain, yang digelar atau melibatkan TI, seperti Popda, Popnas, PON, SEA Games, Asian Games sampai Olimpiade. Bahkan TI Jateng telah memiliki nama-nama personal tersebut.

Wakil Ketua Pengprov TI Bambang Setiawan mengatakan, ketentuan yang menjadi dasar keputusan tersebut ada dalam AD/ART pasal 28 dan 29 disebutkan pengurus dilarang melakukan rangkap  jabatan dan tak boleh menjadi pengurus organisasi bela diri lain.

Aturan tambahan menyebutkan Peng­prov dapat membuat peraturan yang sesuai kebutuhan provinsi, selama tak bertentangan AD/ART dan peraturan PB TI. Di AD/ART, jelasnya, tidak ada kata yang mengatur YUTI dan UTI Pro, yang ada hanya TI. Dengan begitu, organisasi tersebut di luar lingkup PB TI dan tak diakui. Selain itu, tidak ada satu pun keputusan PB TI yang mengakui keberadaan organisasi YU­TI/­UTI Pro.

(Hendra Setiawan/CN26)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
image
05 September 2014 | 11:00 wib
Dibaca: 11645
image
05 September 2014 | 10:50 wib
Dibaca: 11422
image
05 September 2014 | 07:57 wib
Dibaca: 12054
image
05 September 2014 | 07:43 wib
Dibaca: 11229
image
05 September 2014 | 07:30 wib
Dibaca: 11164
Panel menu tepopuler dan terkomentar
FOOTER