panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
05 Oktober 2013 | 05:05 wib
Kasus Akil Malapetaka Besar Bagi Bangsa Indonesia

WONOGIRI, suaramerdeka.com - Kasus penangkapan Ketua Makamah Konstitusi (MK), Akil Mukhtar, dinilai sebagai sebuah malapetaka besar bagi bangsa Indonesia. ''Karena menyangkut lembaga negara yang menggawangi konstitusi di negeri ini,'' tegas Wakil Ketua MPR-RI, Drs Hajriyanto Y Thohari MA.

Penegasannya ini, disampaikan Jumat sore (4/10), saat membuka sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di gedung pertemuan Persatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Wonogiri. Acara yang diikuti 200 tokoh pendidik dan komite sekolah ini, diselenggarakan atas kerjasama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri.

''Saya katakan sebagai sebuah malapetaka besar bagi bangsa Indonesia, karena ini menyeret Ketua MK terkait dengan kasus korupsi sengketa pilkada,'' kata Hajriyanto. Terlebih lagi, institusi yang dipimpinnya memiliki kewenangan sangat besar dalam menguji undang-undang dan pendapat DPR maupun dalam kewenangannya menilai bahwa presiden melanggar hukum.

Menyikapi penangkapan Akil yang kemudian oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi (tipikor), Hajriyanto, mendesak harus segara ada langkah dratis untuk melakukan percepatan penyikapannya. Yakni dengan segera mengambil keputusan penggantian Ketua MK, tanpa harus menunggu keluarnya vonis hakim sebagai keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, Hajriyanto, menyambut baik langkah cepat yang dilakukan dalam satu kali 24 jam untuk membentuk majelis kehormatan, yang melibatkan unsur dari luar struktur MK. Apalagi, bila kemudian ditindaklanjuti dengan langkah cepat pula, dalam menentukan Ketua MK yang baru sebagai pengganti Akil.

''Langkah percepatan perlu dilakukan sesegera mungkin, dan jangan sampai membiarkan masalah ini mencapai titik nadir, atau menjadi langkah yang 'mbulet' seperti pada penanganan anggota DPR atau pengurus Parpol yang menjadi tersangka korupsi,'' ujar Hajriyanto. Sebab, ketika melakukan pembiaran kasus ini dengan alasan menunggu sampai keluarnya keputusan hukum yang tetap, sama halnya itu membiarkan proses ini sebagai 'demeging'.

Penanganan kasus Akil, tandas Hajriyanto, jangan sampai lamban dan 'mbulet'. ''Jangan ulangi kelambatan penanganan seperti yang terjadi di DPR maupun di parpol,'' tegasnya.

Soal Akil yang dulu garang berstatemen akan memenjarakan koruptor dengan hukuman yang berat dan memiskinkannya, serta tambahan hukuman memotong jari agar menjadi jera, ditanggapi dingin oleh Hajriyanto. ''Kita tidak boleh terkesima dengan orasi pidato dan statemen pejabat yang bernada garang. Sebab yang biasanya garang dan lantang anti korupsi, ternyata malah lantan pula dan berani melakukan korupsi,'' ujarnya Hajriyanto.

Dalam penegakan hukum, tandas Hajriyanto, yang penting adalah alat bukti, bukan sanksi memotong jari.

( Bambang Purnomo / CN39 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Solo Terbaru
23 Juli 2014 | 19:19 wib
Dibaca: 95
image
23 Juli 2014 | 19:01 wib
Dibaca: 147
image
23 Juli 2014 | 13:19 wib
Dibaca: 2338
23 Juli 2014 | 12:39 wib
Dibaca: 153
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
11 Juli 2014 | 06:36 wib
06 Juli 2014 | 22:37 wib
12 Juli 2014 | 08:40 wib
FOOTER