panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
05 April 2013 | 20:11 wib
KPU Wonogiri akan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat

WONOGIRI, suaramerdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri berencana mengadakan konsultasi dengan KPU Jateng dan KPU RI, dalam waktu dekat. Konsultasi itu terkait persoalan Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) yang dinilai tidak akurat oleh beberapa kalangan.

Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo mengatakan, persoalan DAK2 dikhawatirkan memicu gugatan pada Pilgub Jateng 2013 maupun Pemilu 2014 mendatang. "Kami akan konsultasikan ke provinsi dan Jakarta, minggu depan," katanya usai memberi materi pada rakor Pemkab Wonogiri.

Di sisi lain, Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan 1 April lalu. Namun, pihaknya belum bisa merinci jumlah DPT di Kabupaten Wonogiri karena masih direkap. Hasilnya diperkirakan baru terlihat Senin mendatang (8/4). "Setelah itu tetap ada pemeliharaan DPT sampai hari pemungutan suara. Antara lain kalau ada yang meninggal atau pindah," ujarnya.

Sementara itu, KPU mengeluarkan peraturan baru, yakni Peraturan KPU nomor 13/2013 yang mengubah Peraturan KPU nomor 7/2013. Di dalamnya, anggota DPR atau DPRD yang pindah partai disyaratkan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri.

Syarat itu berbeda dari peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa, anggota DPR atau DPRD yang pindah ke partai lain wajib menyerahkan surat keputusan pengunduran diri dari partai.

"Dengan demikian, peraturan baru itu dibuat lebih mudah. Karena cukup menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan. Kalau diharuskan menyertakan surat keputusan dari partai, dikhawatirkan akan mempersulit calon," terangnya.

Terpisah, ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Wonogiri Tulus Premana Edi mengatakan, persoalan DAK2 membuat Pileg dan Pilgub rawan gugatan. Pasalnya, anggaran untuk logistik KPU didasarkan pada data kependudukan tersebut.

Dengan demikian, logistik yang akan dibeli KPU, seperti surat suara didasarkan pada jumlah penduduk. "Persoalannya, jumlah penduduk pada DAK2 itu lebih kecil dibanding jumlah pemilih. Kalau logistik berupa surat suaranya kurang, dikhawatirkan akan ada pemilih yang tidak kebagian. Pemilih yang tidak bisa mencoblos itu nanti bisa menuntut," katanya.

Seperti diketahui, DAK2 dari Kemendagri menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten tersebut 842.709 jiwa. Padahal, DPS Pilgub 2013 mencapai 922.227 pemilih.

( Khalid Yogi / CN34 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Solo Terbaru
24 April 2014 | 12:52 wib
Dibaca: 127
24 April 2014 | 10:54 wib
Dibaca: 356
24 April 2014 | 08:21 wib
Dibaca: 421
24 April 2014 | 07:43 wib
Dibaca: 367
24 April 2014 | 06:50 wib
Dibaca: 431
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
FOOTER