panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
20 Maret 2013 | 04:14 wib
Ikut Sertifikasi, Ratusan Guru PAI Diping-pong

KLATEN, suaramerdeka.com - Ratusan guru honorer pengajar pendidikan agama Islam (PAI) di SD dan SMP Kabupaten Klaten resah. Pasalnya, keikutsertaan mereka dalam program sertifikasi terganjal karena rekomendasi sebagai syaratnya tak laku. Para guru semakin bingung sebab mereka diping-pong instansi terkait.

''Kami bingung sebab sertifikasi bagi guru PAI tak jelas,'' ungkap Halim, salah seorang guru SD, Selasa (19/3).

Dikatakannya, kebingungan para guru itu sudah sejak lama. Tahun 2012, guru yang jumlahnya sekitar 900 orang di Klaten mengikuti sertifikasi. Syaratnya hanya SK sejak tahun 2005 dari sekolah, ijazah sarjana dan memenuhi 24 jam mengajar.

Semua syarat sudah disetor ke pemerintah pusat dan sudah keluar daftar nama-nama mereka. Namun belakangan, nama mereka yang sudah masuk daftar dianggap tidak valid sebab syaratnya tidak sesuai. Para guru bingung bukan main. Saat ditanyakan ke Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Klaten dijawab berbeda.

Oleh Dinas Pendidikan, dijelaskan kewenangan mengeluarkan SK bukan berada di Dinas Pendidikan sebab sudah dilimpahkan ke kepala sekolah atau Kemenag. Namun keterangan dari Kemenag, SK tidak boleh dari kepala sekolah melainkan harus dikeluarkan oleh Dinas. Jawaban berbeda itu membuat para guru  honorer bingung. Nasib mereka tidak jelas menyusul adanya ketidakjelasan tersebut.
 
Padahal, kata dia, di Kabupaten Semarang SK boleh dari kepala sekolah. Para guru sebenarnya sudah memenuhi syarat itu dan awalnya tidak ada masalah. Namun baru tahun ini ada kebijakan baru yang membingungkan karena menganulir kelolosan syarat mereka.

Soal mengajar 24 jam, Halim meyakini semua guru honorer bisa memenuhi sebab guru PAI, terutama di SD bolah mengajar pelajaran lain. Aan, guru lain mengatakan gaji guru honorer PAI paling hanya Rp 100.000-250.000/ bulan. Gaji diberikan oleh sekolah dan yayasan sehingga dengan gaji sebesar itu penghasilan mereka sangat minim.

''Kami sangat mengandalkan sertifikasi untuk menopang hidup. Itu pun belum dapat malah terkesan dipersulit,'' jelasnya.

Menurutnya, jika memang ada aturan baru semestinya hal itu dijelaskan. Baik oleh Dinas Pendidikan atau Kemenag. Sebab guru PAI berada di bawah Kemenag meskipun diketahui Dinas Pendidikan. Jika kebijakan baru tak disosialisasikan ujungnya hanya membingungkan guru honorer yang mengajarnya sama dengan guru PNS.

Persoalan itu menurut Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Pemkab Klaten, Drs Muzayin sepenuhnya berada di tangan Kemenag. ''Dinas hanya sebatas mengetahui.  Sebab ketentuannya memang SK bukan dari kami,'' katanya.

Dinas bisa saja membuat SK tetapi akan menyalahi surat keputusan bersama dua menteri yang mengatur PAI masuk ranah Kemenag.

( Achmad Hussain / CN34 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Solo Terbaru
05 September 2014 | 22:45 wib
Dibaca: 3885
image
05 September 2014 | 22:00 wib
Dibaca: 4069
05 September 2014 | 18:59 wib
Dibaca: 2418
05 September 2014 | 18:18 wib
Dibaca: 419
05 September 2014 | 17:56 wib
Dibaca: 394
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
FOOTER