panel header


BECIK KETITIK ALA KETARA
Berbuat Baik Atau Buruk Akhirnya Terlihat Juga
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
10 September 2013 | 21:05 wib
Korupsi PBB Online
Minta Tetap Jadi Tahanan Kota, Terdakwa Surati Hakim

SEMARANG, suaramerdeka.com - Terdakwa korupsi proyek aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online semarang, Lilik Purno Putranto melalui pengacaranya Permana Adi Kusumah melayangkan surat kepada Ketua Pengadilan Tipikor Semarang. Surat yang berisi permohonan perlindungan hukum terhadap Lilik itu ditembuskan kepada majelis hakim yang akan mengadili Lilik, Kamis (12/9) mendatang.

Surat tersebut bernomor 0683/ADV/PA/IX/2013 tertanggal 10 September 2013. Selain meminta perlindungan hukum, pengacara Lilik juga meminta agar hakim tetap melanjutkan penahanan kota yang sebelumnya diberikan jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Semarang. Jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Semarang menahan Lilik dan Direktur PT Adora Integrasi Solusi, Vendra Wasnury pada 19 Agustus 2013 di rumah tahanan LP Kedungpane Semarang.

Lilik dan Vendra belum pernah ditahan sejak kasus ini disidik Oktober 2012 lalu hingga dilimpahkan kepada penuntut umum pada 19 Agustus 2013. Namun keduanya dikeluarkan dari rumah tahanan pada 23 Agustus 2013, dan berganti status menjadi tahanan kota. Jaksa beralasan karena keduanya sudah mengembalikan kerugian negara dalam kasus ini, yakni senilai Rp 3,14 miliar.

"Status tahanan kota tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa dugaan kerugian negara yang disangkakan telah dikembalikan secara utuh oleh Vendra Wasnury, terdakwa lain dalam kasus ini," demikian salah satu pertimbangan yang disampaikan pengacara Lilik dalam suratnya.

Sementara, permohonan perlindungan hukum disampaikan dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah, pengacara Lilik menilai pemberitaan media terkesan memaksa majelis hakim untuk menahan Lilik di rumah tahanan. "Memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi klien kami Lilik Purno Putranto, dari trial by the press," demikian isi surat permohonan tersebut.

Juru bicara Pengadilan Tipikor Semarang, Togar mengaku belum mengetahui surat permohonan tersebut. "Tapi terkait penahanan itu nanti kewenangan majelis hakim," katanya.

Proyek PBB Online tersebut dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Semarang. Didanai dengan APBD Kota Semarang tahun 2011. Saat itu Lilik masih menjabat sebagai Kepala Bagian Pajak Daerah di DPKAD. Dalam kasus ini, LIlik berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang meneken kontrak bersama Direktur PT Adora, Vendra. Lilik dan Vendra diduga kongkalikong mencairkan anggaran Rp 4,17 miliar, padahal pekerjaan proyek belum selesai.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Semarang Terbaru
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 4168
05 September 2014 | 22:15 wib
Dibaca: 2121
05 September 2014 | 21:15 wib
Dibaca: 1400
image
05 September 2014 | 19:45 wib
Dibaca: 1538
image
05 September 2014 | 18:32 wib
Dibaca: 1065
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
05 September 2014 | 23:15 wib
05 September 2014 | 22:15 wib
02 September 2014 | 15:30 wib
FOOTER