panel header


NGUYAHI BANYU SEGARA
Melakukan Hal yang Sia-Sia
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
31 Juli 2013 | 20:56 wib
Soal Tanah Nyatnyono, BPN Dikomplain DPU

SEMARANG, suaramerdeka.com - Setahun setelah penerbitan sertifikat Hak Milik 1055 Tahun 2004 atas nama Haryanto di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jawa Tengah mengajukan komplain kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang. Sebab saat itu DPU masih memegang Hak Pakai 5 Tahun 1983 seluas 32 ribu meter persegi.

Sertifikat Hak Milik 1055 itu berlaku untuk tanah seluas 21 ribu meter persegi, yang lokasinya menindih sertifikat Hak Pakai 5. Sebelum sertifikat Hak Milik 1055 itu terbit, BPN Kabupaten Semarang lebih dulu menerbitkan sertifikat Hak Milik 872 untuk tanah seluas 5.720 meter persegi atas nama Karyono. Sertifikat Karyono itu juga berada diatas Hak Pakai DPU.

"Saat sertifikat Karyono diajukan, kami tidak tahu kalau itu tanah Hak Pakai DPU. Karena Hak Pakai itu kan berdasar keputusan, kami hanya meneliti secara yuridis. Jadi tidak terlihat tepat lokasinya," terang mantan Kepala Sub Seksi Pengukuran BPN Kabupaten Semarang, Kustini dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (31/7).

Menurut Kustini, dasar BPN menerbitkan sertifikat Hak Milik 1055 dan 872 adalah dengan meneliti buku C desa dan melakukan pengecekan lapangan. Namun dengan metode seperti itu, tidak nampak bahwa telah ada Hak Pakai di lokasi tersebut.

"Setelah ada komplain, lalu kami lakukan koordinasi membicarakan masalah ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," lanjut Kustini di hadapan majelis hakim yang diketuai Noor Edyono.

Ia mengaku telah memberikan catatan yang ditulis dengan pensil diatas sertifikat Hak Pakai DPU, bahwa ada tumpang tindih sertifikat. Di sisi lain, sertifikat 1055 dan 872 itu sudah "beranak pinak" dan berpindah tangan.

Turunan sertifikat dari pecahan dua sertifikat Hak Milik DPU itu lalu diblokir oleh BPN Kabupaten Semarang pada tahun 2005. Namun saat itu, Kustini telah berpindah tugas.

Dalam sidang, Kustini bersaksi untuk tiga terdakwa dalam kasus tersebut. Yakni mantan Kepala BPN Kota Semarang Mohamad Thoriq, dan mantan Kepala Bidang Pengukuran Wimbo Cahyono bersama stafnya Yudhi Riarso. Ketiga terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan Kustini.

Dalam kasus ini, terungkap bahwa munculnya sertifikat Hak Milik 1055 dan 872 itu merupakan hasil kongkalikong. Rekayasa buku C Desa Nyatnyono dilakukan oleh Kepala Desa Nyatnyono saat itu, Trisyanto. Dibuat seolah-olah Haryanto dan Karyono mendapat tanah itu dengan cara membeli dari warga bernama Slamet dan Sulaiman.

Kenyataanya, tidak pernah ada jual beli. Akibat rekayasa itu, Hak Pakai DPU hilang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merugi hingga Rp 2,57 miliar.

( Eka Handriana / CN38 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Semarang Terbaru
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 18707
05 September 2014 | 22:15 wib
Dibaca: 10513
05 September 2014 | 21:15 wib
Dibaca: 4989
image
05 September 2014 | 19:45 wib
Dibaca: 5388
image
05 September 2014 | 18:32 wib
Dibaca: 1464
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
FOOTER