panel header


AMBEG PRAMA ARTA
Memberikan Prioritas Pada Hal-hal Yang Mulia
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
12 Februari 2013 | 14:46 wib
Kebocoran 30 PDAM Melebihi Standar
"Mohon maaf, di Jateng ada 30 PDAM yang tingkat kebocorannya 34,94 %, sedangkan standar kebocoran seharusnya 20 %. Kalau memang ini disebabkan pipa, maka supaya bisa ditangani lebih lanjut"
--- Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo

 

SEMARANG, suaramerdeka.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat menyoroti tingkat kebocoran dan pelayanan 30 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Jateng. Tingkat kebocoran PDAM itu rata-rata mencapai 34,94 %, padahal standarnya 20 %.

Mengenai cakupan layanan PDAM yang semestinya memenuhi standar 63 %, perusahaan ternyata hanya mampu melayani 34,7 %.

Pernyataan ini diungkapkan Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo saat memberikan sambutan dalam serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPKP Jateng di gedung Grhadika Bakti Praja, kompleks gubernuran, Selasa (12/2).

"Mohon maaf, di Jateng ada 30 PDAM yang tingkat kebocorannya 34,94 %, sedangkan standar kebocoran seharusnya 20 %. Kalau memang ini disebabkan pipa, maka supaya bisa ditangani lebih lanjut," ungkapnya.

Dalam sertijab tersebut, Agus Sukaton Wignjosoebroto dikukuhkan menjadi Kepala BPKP Jateng baru untuk menggantikan pejabat lama Sudjono yang telah purna tugas. Sertijab ini dihadiri Gubernur Bibit Waluyo, Wakil Gubernur Rustriningsih, dan Sekda Jateng Hadi Prabowo.

Mardiasmo juga menyambut baik kinerja Pemprov Jateng yang mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dia, BPKP tahun ini memprogramkan pembentukan tim evaluasi percepatan anggaran serta koordinasi dan supervisi (korsup) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korsup ini akan dimulai dari Sumatera Utara dan siap dilaksanakan semua provinsi di Indonesia, termasuk Jateng yang menjadi proyek percontohan.

"Pengelolaan APBD 2013 sudah selesai, bagaimana perjalanannya, ini akan dimonitor. Kalau ada APBD perubahan, kami akan lihat proses pembahasannya supaya lebih akuntabilitas," tandasnya.

Pihaknya menegaskan, langkah yang dilakukan ini penting dalam upaya pencegahan agar jajaran Pemprov Jateng bersih dan berwibawa. Terkait dengan kebocoran PDAM, Bibit Waluyo menegaskan, perusahaan daerah itu yang mengatur bupati/wali kota.

Karenanaya, dia meminta hal tersebut supaya bisa dimonitor dan ditindaklanjuti. "Mengenai persoalan mata air Cokro yang dipermasalahkan Surakarta dan Klaten, hal ini biarlah diselesaikan dua daerah setempat," jelasnya.

Mantan Pangkostrad ini meminta pejabat baru BPKP bisa memberikan peringatan dini terhadap jajaran pemprov apabila mengetahui adanya indikasi penyimpangan atau tindak pidana korupsi. Hal ini penting agar Jateng bisa aman, tertib, dan terbebas dari korupsi.

( Royce Wijaya / CN15 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Semarang Terbaru
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 18528
05 September 2014 | 22:15 wib
Dibaca: 10377
05 September 2014 | 21:15 wib
Dibaca: 4950
image
05 September 2014 | 19:45 wib
Dibaca: 5352
image
05 September 2014 | 18:32 wib
Dibaca: 1457
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
FOOTER