panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
11 November 2012 | 23:10 wib
Terungkap, PNS Jadi Pengurus Partai di Blora dan Cilacap

SEMARANG, suaramerdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menemukan pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten cilacap dan Blora. Seorang PNS mantan pejabat teras di Blora tercatat menjadi pimpinan partai politik.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, PNS tersebut adalah mantan sekretaris daerah (Sekda) Blora. Meski baru akan pensiun pada April 2013, namun yang bersangkutan sudah menjabat sebagai ketua DPC Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Blora.

"Temuan itu berawal dari monitoring kami pada Selasa (6/11), Jumat (9/11) dan Sabtu (10/11) lalu," kata Teguh.

Menindaklanjutinya, Bawaslu kemudian berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemkab Blora. Untuk penidankan lebih lanjut, Bawaslu kini melakukan pengkajian untuk menentukan rekomendasi sanski terhadap PNS tersebut. "Rekomendasi ke pemkab dapat berupa teguran secara administrasi,” katanya yang masih enggan menyebutkan nama PNS tersebut.

Sementara di Cilacap, terdapat rumah seorang PNS yang digunakan sebagai sekretariat PKBIB. Parahnya, PNS itu juga anggota PPK (Panitia Pemungutan tingkat Kecamatan). “Kami juga telah berkordinasi dengan KPU Cilacap untuk mengurusnya karena PNS  tidak boleh berurusan dengan partai,” tegasnya.

Temuan Bawaslu tersebut cukup mengagetkan. Sebab terjadi setelah Sekda Jateng Hadi Prabowo menyerukan netralitas PNS baik dalam Pemilu 2014 maupun Pilgub 2013. Sekda menegaskan profesionalitas dan netralitas itu layak diperhatikan seluruh PNS agar tidak melanggar aturan dalam PP Nomor 53/ 2010 tentang Disiplin PNS.

Untuk itu, ia juga berpesan, PNS tidak boleh digiring untuk mendukung atau menjadi pendukung salah satu calon. Dijelaskannya pula, sanksi yang diatur dalam PP itu diantaranya sampai pada tahap pemecetan yakni saat PNS ikut-ikutan kampanye. Selain itu, pemecatan juga akan terjadi apabila PNS menjadi pengurus/anggota partai politik (parpol) tertentu.

“Silakan memilih, namun tidak akan memengaruhi dalam bertugas. Kita mengakui hak asasi tapi kita tidak boleh menggiring pada satu ketentuan. Adanya adalah kinerja dan produktivitas,” kata sekda saat memberikan sambutan dalam kegiatan porseni HUT ke-41 Korpri di lingkungan pemprov pada Jumat (9/11) lalu.

( Anton Sudibyo / CN34 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Semarang Terbaru
image
30 Juli 2014 | 19:47 wib
Dibaca: 73
image
30 Juli 2014 | 19:34 wib
Dibaca: 75
image
30 Juli 2014 | 19:00 wib
Dibaca: 146
image
30 Juli 2014 | 17:50 wib
Dibaca: 291
image
30 Juli 2014 | 17:40 wib
Dibaca: 240
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
FOOTER