panel header


AMBEG PRAMA ARTA
Memberikan Prioritas Pada Hal-hal Yang Mulia
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
09 Juli 2012 | 22:09 wib
Mendesak, Pengelolaan Kode Etik Guru

 

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pengelolaan kode etik guru mendesak dilakukan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Kondisi tersebut karena masyarakat dewasa ini begitu perhatian terhadap guru, terutama pelanggaran yang dilakukan mereka.

Ketua DKGI Jawa Tengah Sudharto MA mengatakan, kesiapan DKGI dalam mengelola kode etik guru tidak bisa ditunda-tunda. Maka dari itu, perlu memberikan pembekalan kepada para dewan kehormatan agar mampu melaksanakan penegakan kode etik.

"Supaya mereka mampu, maka tentu harus paham mengenai kode etik itu apa, seperti apa kriteria pelanggaran. Kemudian, hukumannya bagaimana, dan jika ada laporan dugaan kode etik pengurus harus mampu mengelola dan menyelesaikan dengan baik," ungkapnya pada saat Workshop Penyusunan Program Kerja dan Sosialisasi Kode Etik Guru Indonesia-DKGI Jateng di kampus II IKIP PGRI Semarang, Senin (9/7).

Perhatian masyarakat saat ini, lanjut dia, tidak hanya sehubungan guru yang menerima tunjangan profesi. Namun juga terkait pelanggaran lainnya, sehingga perlu antisipasi dari dewan kehormatan jangan sampai tindakan itu menjadi anarki.

Peran dewan kehormatan dalam mengelola kode etik juga tidak sekadar menjalankan fungsi kuratif, tapi yang terpenting adalah melakukan fungsi preventif.

"Ini bukan pekerjaan gampang untuk mengelola kode etik itu, dewan kehormatan juga memperoleh beban bukan sekadar fungsi kuratif ketika pelanggaran sudah terjadi. Akan tetapi, bagaimana fungsi preventif dijalankan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan guru,'' katanya yang juga menjabat sebagai Sekretaris DKGI Pusat itu.

Dengan demikian, perlu ada kerja sama antara dewan kehormatan dengan pemerintah. Sebab, misalnya saja terkait pembayaran tunjangan yang melakukan adalah pemerintah. Maka, agar tunjangan yang dikeluarkan tidak mubazir pemerintah seharusnya turut terlibat dalam pengelolaan kode etik itu.

"Sayangnya, hingga sekarang ini undang-undang hanya mengatur bahwa kode etik dan dewan kehormatan adalah ranahnya organisasi profesi," tuturnya.

( Anggun Puspita / CN26 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Semarang Terbaru
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 7574
05 September 2014 | 22:15 wib
Dibaca: 3916
05 September 2014 | 21:15 wib
Dibaca: 2537
image
05 September 2014 | 19:45 wib
Dibaca: 2740
image
05 September 2014 | 18:32 wib
Dibaca: 1162
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
FOOTER