panel header


NABOK NYILIH TANGAN
Memanfaatkan Orang Untuk Melakukan Sesuatu
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
10 Februari 2013 | 13:50 wib
Tunggakan PBB Warga Brebes Tembus Rp 4,98 M

 

BREBES, suaramerdeka.com - Tunggakan warga Kabupaten Brebes terhadap kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 2012 tercatat hingga Rp 4,98 miliar lebih, dari target yang direalisasikan Rp 78,80 miliar lebih.

Padahal Kabupaten Brebes di 2010 lalu, tercatat sebagai salah satu kabupaten di Jateng yang berhasil memberikan kontribusi lebih dari 100% dari target pendapatan PBB.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan (DPPK) Pemkab Brebes, Akhmad Sodikin mengatakan, tunggakan itu terjadi dimungkinkan karena masih banyak warga yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak.

Hal itu mengakibatkan realisasi ketetapan PBB di Kabupaten Brebes belum terpenuhi. "Kemungkinan lain, warga sudah ditariki oleh perangkat desa, tetapi belum disetorkan karena masih ada sejumlah warga yang belum membayar kewajiban PBB," ujarnya kepada suaramerdeka.com, Minggu (10/2).

Di sisi lain, lanjut dia, kini tidak ada sarana untuk memancing agar warga membayar pajak, seperti pemberian hadiah kepada desa yang lunas tercepat dalam pembayaran PBB. Hal itu dikarenakan adanya temuan dari BPK perwakilan Jateng yang menyatakan terdapat dobel insentif dalam penarikan PBB yang diberikan kepada perangkat desa.

"Dulu memang ada pemberian hadiah, tetapi sekarang sudah tidak ada. Sementara, di daerah lain masih ada pemberian hadiah kepada pihak desa yang bisa melunasi PBB tercepat," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan data yang ada, baru dua kecamatan yang semua desanya telah melunasi PBB. Yakni, Kecamatan Kersana dan Banjarharjo. Sementara untuk wilayah di Kecamatan Brebes yang terdiri dari 18 desa dan 5 kelurahan semuanya belum melunasi PBB.

Kemudian, Kecamatan Salem hanya satu desa yang belum melunasi. Sedangkan untuk Kecamatan Tonjong baru dua desa, Kecamatan Jatibarang lima desa, Kecamatan Songgom tiga desa, Kecamatan Bulakamba, sembilan desa, Kecamatan Bumiayu delapan desa, Kecamatan Tanjung sembilan desa, Kecamatan Paguyangan delapan desa, Kecamatan Ketanggungan delapan belas desa, Kecamatan Losari dua puluh desa, Kecamatan Sirampog dan Larangan sepuluh desa yang belum melunasi PBB.

"Berdasarkan ketentuan yang ada, apabila terdapat salah satu desa terlambat melunasi PBB, maka akan dikenakan denda sebanyak 2 persen dari pagu PBB yang ditarik. Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana PBB oleh pihak desa, kami telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat," paparnya.

( Bayu Setyawan / CN15 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Pantura Terbaru
02 September 2014 | 20:34 wib
Dibaca: 128
02 September 2014 | 19:22 wib
Dibaca: 280
image
image
02 September 2014 | 15:10 wib
Dibaca: 244
image
02 September 2014 | 14:32 wib
Dibaca: 258
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
FOOTER