panel header


KEGEDHEN EMPYAK KURANG CAGAK
Banyak Pengeluaran, Kurang Penghasilan
panel menu
panel news ticker
Kanal Sehat -- Empat Manfaat Kasih Ibu bagi Kesehatan Anak Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
25 Mei 2013 | 14:03 wib
Pedagang Cepu Tuntut Dibuat Perda Khusus PKL

BLORA, suaramerdeka.com - Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dari Kecamatan Cepu yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menuntut Pemkab dan DPRD Blora membuat peraturan daerah (perda) yang khusus mengatur PKL.

‘’Kami tidak ingin dimanjakan dan PKL juga tidak perlu dimanja. Namun harus diatur sedemikian rupa sehingga kebijakan daerah yang muncul tidak merugikan PKL,’’ ujar Arif salah seorang pengurus APLKI Cepu, Sabtu (25/5).

Mereka telah menyuarakan tuntutannya itu dengan cara mendatangi langsung DPRD belum lama ini. APLKI mempersoalkan diberlakukannya perda nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Sebab perda tersebut dinilai merugikan pedagang kecil.

Pasalnya dengan penerapan perda tersebut para PKL dipungut pajak restoran dengan nominal cukup memberatkan. Karena itu selain menuntut dibuat perda khusus yang mengatur PKL, para pedagang juga mendesak perda nomor 5 tahun 2012 ditangguhkan pemberlakuannya.

‘’PKL siap memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Blora. Namun pajak atau pun retribusinya harus jelas dan transparan serta tidak memberatkan pedagang,’’ tandas Arif.

Dalam perda 5 tahun 2012 disebutkan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 persen. PKL dimasukan dalam kategori restoran. Sehingga mereka dikenakan tarif pajak sesuai perda tersebut.

‘’Kalau keberatan dengan tarif sesuai perda, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Ajukan keberatan. Nanti keberatannya diproses pemkab. Menurut saya itu solusi yang baik daripada mencabut perda,’’ tandas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Gunadi.

Sementara terkait desakan pembuatan perda PKL, Wakil Ketua DPRD, H Dasum, siap menindaklanjutinya.

( Abdul Muiz / CN19 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Muria Terbaru
19 April 2014 | 05:40 wib
Dibaca: 231
image
19 April 2014 | 04:00 wib
Dibaca: 359
19 April 2014 | 03:10 wib
Dibaca: 355
image
18 April 2014 | 23:33 wib
Dibaca: 465
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
03 April 2014 | 20:55 wib
16 April 2014 | 19:05 wib
11 April 2014 | 23:01 wib
06 April 2014 | 17:56 wib
06 April 2014 | 17:42 wib
FOOTER