panel header


NABOK NYILIH TANGAN
Memanfaatkan Orang Untuk Melakukan Sesuatu
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
30 April 2013 | 16:25 wib
Laporan Kekayaan Calon Bupati Harus Dipertanggungjawabkan

KUDUS, suaramerdeka.com - Laporan kekayaan calon bupati dan calon wakil bupati yang akan mengikuti Pilbup Kudus 2013, hendaknya disikapi dalam banyak perspektif. Selain sebagai upaya pertanggungjawaban kepada publik yang dipimpinnya, hal tersebut juga dapat menjadi pintu pembuka untuk menelisik kemungkinan penyelewengan dari sang pejabat pada masa mendatang.

Pemerhati peneliti Central Riset Manajemen Informasi (Cermin) (Cermin) Maesah Anggni, mengemukakan hal tersebut, Selasa (30/4). Ditambahkannya, laporan tersebut diharapkan tidak hanya dianggap sebagai kegiatan reguler saja.

"Paling tidak, calon pemilih akan dapat memantau pemimpinnya dari penyampaian laporan kekayaannya," katanya.

Suatu ketika, bila terdapat lonjakan kekayaan dari pejabat, masyarakat tentu dapat mencermatinya. Sekali lagi, hal tersebut tentunya tidak hanya didasarkan atas prasangka-prasangka saja, tetapi juga pembuktian berupa data. Penjelasannya, selama kurun waktu tertentu penghasilan pejabat salah satunya dapat dilihat dari besaran gaji yang diperolehnya. Bila terdapat peningkatan yang sangat drastis, tentu perlu dipertanyakan dari mana sumbernya.

Namun begitu, dia mengingatkan bahwa hal tersebut tidak harus disikapi secara negatif. Persoalannya, sang pejabat dapat saja mempunyai pekerjaan lain yang tentunya menambah penghasilannya. ''Yang jelas, publik akan tetap memantau,'' imbuhnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh pemerhati sosial dari Universitas Muria Kudus (UMK), Zamhuri. Menurutnya, informasi seputar harta calon dianggap sebagai data awal terkait calon pemimpinnya. ''Bila kemudian diketahui ada hal yang tidak wajar, maka dapat dilakukan uji publik,'' tandasnya.

Hanya saja, hal tersebut tentu harus dalam koridor aturan yang ada. Instrumen seperti peraturan perundangan dan sejenisnya dapat digunakan untuk mengontrol hal-hal seperti itu. Menurutnya, wajar bila masyarakat ingin tahun terkait hal tersebut.

Pasalnya, para pejabat itu juga dibiayai dari dana publik. Satu hal yang pasti, laporan harta kekayaan mengacu pada asas transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. ''Agar mereka tidak seenaknya bertindak,'' ujarnya.

( Anton WH / CN19 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Muria Terbaru
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 5970
image
05 September 2014 | 21:30 wib
Dibaca: 2331
05 September 2014 | 20:00 wib
Dibaca: 2369
image
05 September 2014 | 18:45 wib
Dibaca: 431
05 September 2014 | 13:48 wib
Dibaca: 611
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
FOOTER