panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
10 April 2013 | 04:48 wib
Kadindik Purbalingga Diancam Pidana 6 Tahun

PURBALINGGA, suaramerdeka.com - Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Purbalingga, Iskhak terancam pidana maksimal enam tahun. Penyidik Sat Reskrim Polres Purbalingga menjeratnya dengan pasal 263 KUHP ayat 2 tentang pengguna surat palsu dalam hal penetapan sebagai tersangka.

"Kami jerat dengan ayat kedua tentang pengguna," kata Kasat Reskrim Polres Purbalingga, Ajun Komisaris Sardji kepada Suara Merdeka, Selasa (9/4).

Adapun ayat itu berbunyi barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian diancam dengan pidana paling lama enam tahun. Sebab jika dijerat dengan ayat 1 pasal tersebut, katanya, tidak mungkin, karena dari keterangan para saksi pembuat surat asli bertanda tangan palsu sulit diungkap. Selain itu, surat asli pun juga tidak ditemukan sebagai alat bukti. Adapun alat bukti yang digunakan adalah keterangan para saksi, pelapor maupun terlapor yang pernah melihat surat asli itu.

Ketika ditanya apakah akan ada tersangka lain dalam kasus itu, Sardji menjawab, "kemungkinan akan ada lagi melihat dari perkembangan kasus tersebut."

Iskhak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tanda tangan palsu Surat Keterangan Meninggalkan Kantor Pada Hari Sabtu Selama Satu Semester dari Kadindik lama untuk keperluan melanjutkan studi S3 Administrasi Publik di Undip, Semarang.

Seperti diketahui, Kadindik Iskhak, Kasi Pendidikan Non Formal (PNF), Rudiyanto, dan guru Olah Raga SD Karangtengah UPT Kemangkon, Mardiyo dilaporkan oleh mantan Kadindik Heny Ruslanto atas dugaan pemalsuan tanda tangan pelapor pada Surat Izin Meninggalkan Kantor Pada Hari Sabtu Selama Satu Semester. Surat itu digunakan untuk melengkapi izin belajar melanjutkan studi.

Sementara itu, Kuasa Hukum Heny Ruslanto, Sugeng SH mengatakan, sudah sepantasnya terlapor menjadi tersangka. Artinya hal-hal yang terdapat pada Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen sudah terpenuhi.

"Dalam pasal itu kan ada dua, ayat 1 tentang yang buat, pasal 2 tentang yang menggunakan. Kalau pembuat belum bisa diketemukan, maka polisi menjeratnya dengan pasal penggunanya. Ancamannya sama, enam tahun," katanya.

( Ryan Rachman / CN34 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga



    Panel menu
    Banyumas Terbaru
    05 September 2014 | 23:45 wib
    Dibaca: 11927
    05 September 2014 | 20:30 wib
    Dibaca: 3927
    05 September 2014 | 19:15 wib
    Dibaca: 4142
    image
    05 September 2014 | 13:12 wib
    Dibaca: 876
    05 September 2014 | 12:11 wib
    Dibaca: 1575
    Panel menu tepopuler dan terkomentar
    Berita Terpopuler
    FOOTER