panel header


GUPAK PULUT ORA MANGAN NANGKANE
Capek Bekerja Tidak Dapat Hasilnya
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
19 Desember 2013 | 13:08 wib
MUI Sesalkan Pernyataan Menkes, Terkait Sertifikasi Obat Halal

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pernyataan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi bahwa produk farmasi seperti obat dan vaksin, walaupun mengandung kandungan zat yang haram, tak perlu disertifikasi halal, karena alasan darurat, sangat disesalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Pernyataan tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang kurang tepat di masyarakat. Jadi MUI sangat menyesalkan dan perlu menyatakan sikap," kata Wasekjen MUI Dr Amirsyah Tambunan di awal pembacaan pernyataan sikap MUI tentang sertifikasi obat dan vaksin, di Sekretariat MUI, Jl Proklamasi No 51, Jakarta Pusat, Kamis (19/12) siang ini.

Menurut MUI, produk farmasi (obat dan vaksin) kedudukannya sama dengan produk pangan, yang harus diyakini kehalalannya sebelum dikonsumsi. Dan meyakini kehalalan suatu produk termasuk obat, merupakan bagian dari keyakinan dan keimanannya.

"Juga, mengkonsumsi produk halal, termasuk produk farmasi yang halal bagi umat Islam adalah hak asasi yang harus dilindungi dan dijamin negara sesuai konstitusi. MUI juga perlu menegaskan bahwa produk farmasi harus halal dan thoyib, karena diproduksi masif dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan sebagian besar rakyat beragama muslim," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin.    

Berkaitan dengan hal tersebut MUI mendesak pemerintah agar dapat memfasilitasi para pelaku industri untuk menghasilkan produk farmasi (obat dan vaksin) yang halal dan thoyib, sehingga  nantinya di pasaran tersedia obat yang halal dan non halal yang bisa digunakan pada kondisi darurat.

"Darurat harus dipahami sebagai saat tidak ada alternatif obat lain yang tersedia, dan bila tidak dilakukan pemberiannya, maka mengancam eksistensi nyawa manusia," jelas Ma'ruf. 

Menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim,  babi memang punya susunan enzim yang mudah beradaptasi dengan tubuh manusia. Tapi dengan kemajuan sains dan teknologi saat, ini sudah banyak alternatif pengganti katalisator dari babi tersebut.

"Jadi masalahnya adalah keinginan dan policy pemerintah bukan masalah teknologi dan sains. Apakah pemerintah memang ingin menghadirkan obat yang halal bagi rakyatnya, dan akan melahirkan policy untuk mempercepat ketersediaan obat halal itu. Itu pertanyaan kami ?," kata Lukmanul.

Dan faktanya saat ini industri farmasi besar memang berasal dari negara-negara non muslim, dan kini mereka telah memproduksi begitu banyak dan mengekspor bahan baku obat yang mengandung unsur babi.

( Hartono Harimurti / CN19 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
29 Juli 2014 | 01:31 wib
Dibaca: 14
29 Juli 2014 | 01:12 wib
Dibaca: 40
29 Juli 2014 | 00:53 wib
Dibaca: 53
29 Juli 2014 | 00:34 wib
Dibaca: 142
29 Juli 2014 | 00:15 wib
Dibaca: 94
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER