panel header


AMBEG PRAMA ARTA
Memberikan Prioritas Pada Hal-hal Yang Mulia
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
10 Desember 2013 | 04:27 wib
Komisi VI DPR Tolak Penjualan Telkomvision dan Mitratel


JAKARTA, suaramerdeka.com
- Komisi VI DPR menolak penjualan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk yakni PT Indonusa Telemedia (Telkom Vision) dan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) kepada pihak lain.

"Komisi VI DPR RI membentuk Panitia Kerja Aset Perusahaan BUMN dan anak perusahaannya," kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat membacakan putusan rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN dan Direksi PT Telkom di Jakarta, Senin (9/12).

Komisi VI DPR menilai Kementerian BUMN dan Direksi PT Telkom mengabaikan keputusan Komisi VI dalam Rapat Dengar Pendapat pada 1 Juli 2013 yang telah menolak penjualan saham Telkom di Telkom Vision. Buktinya, PT Telkom tetap menjual sahamnya di Telkom Vision kepada Trans Corpora, dari kelompok CT Corp milik Chairul Tandjung.

Seluruh fraksi dan anggota Komisi VI yang hadir pada rapat Senin siang tersebut sepakat untuk tetap meminta pembatalan penjualan saham Telkom di Telkom Vision tersebut.Dalam rapat yang berlangsung tiga jam tersebut, para anggota Komisi VI bersuara keras. Sejumlah anggota meminta Komisi VI segera memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk meminta penjelasan tentang penjualan saham Telkom di Telkom Vision tersebut.

Anggota Fraksi PAN Nasril Bahar dan anggota Fraksi Golkar Chairuman Harahap bahkan mengusulkan untuk menggunakan hak inisiatif Dewan terkait penjualan saham tersebut. Nasril juga menghubungkan langkah penjualan sejumlah aset BUMN dengan uji materi terhadap Undang-Undang Keuangan Negara yang diajukan oleh Forum Humas BUMN di Mahkamah Konstitusi. "Saya menilai ada upaya sistematis untuk merampok aset negara di BUMN," kata dia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan aset perusahaan BUMN merupakan aset negara karena modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena itu, penjualan perusahaan BUMN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kalau mau menjual perusahaan BUMN seenaknya, kembalikan dulu modal yang didapat dari APBN," kata dia.

Komisi VI DPR juga menolak rencana penjualan strategis PT Telkom terhadap PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dan meminta Kementerian BUMN untuk tidak menyetujui aksi korporasi penjualan anak perusahaan tersebut.Untuk mengevaluasi penjualan perusahaan BUMN yang sudah banyak terjadi, Komisi VI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja Aset Perusahaan BUMN dan anak perusahaannya.

( A Adib / CN39 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 13062
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 13791
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 13564
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 15944
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 13132
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER