panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
19 Oktober 2013 | 21:00 wib
Permenakertrans No 7 Sangat Mendadak dan Politis

JAKARTA, suaramerdeka.com - Keberadaan Permenakertrans Nomor 7 Tahun2013 Tentang Upah Minimum tertanggal 2 Oktober 2013 dapat dikritisi dari dua hal, yaitu dari sisi yuridis kelahirannya, dan dari sisi substansi Permenakertrans. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Dari sisi yuridis kelahirannya, bahwa kelahiran Permenakertrans no 7 tahun 2013 adalah sangat mendadak dan sarat muatan politis. 

"Bahwa kelahiran Permenakertrans tersebut sangat mendadak, sangat politis dan tidak sesuai dengan Keputusan Menakertrans RI NOMOR : KEP. 355/MEN/X/2009 TENTANG TATA KERJA LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) TRIPARTIT NASIONAL MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. Juga perlu ditegaskan di sini bahwa LKS Tripartit tidak pernah diikutsertakan dalam proses pembahasan mengenai Permenakertrans tersebut," kata Timboel dalam siaran pers OPSI, Sabtu (19/10) sore ini.

Selain itu bahwa dalam Pasal 1 Kepmenakertrans No 355/2009 tersebut  dinyatakan bahwa LKS Tripartit Nasional merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Dan dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa LKS Tripartit Nasional memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. 

"Dari berbagai hal tadi, maka kelahiran Permenakertrans No 7/2013 adalah sudah menyalahi ketentuan yang ada dalam Kepmenakertrans No 355 tersebut. Bahwa proses pembuatan Permenakertrans No 7/2013 tidak dilakukan proses harmonisasi dengan peraturan menteri tenagakerja lainnya yang mengatur tentang upah minimum, sehingga ada kontradisksi isi dengan aturan lainnya," kata Timboel.

Bahwa terkait upah minimum sudah banyak aturan yang mengatur secara teknis tentang Upah minimum, seperti Permenakertrans no. 13 tahun 2012 yang memang diamanatkan oleh UU No 13 Tahun 2003, selain itu juga ada Permenakertrans no 1 tahun 1999. 

"Dari sisi substansinya, Permenakertrans ini merupakan upaya pemerintah yang sistematis untuk mengebiri kesejahteraan buruh, setelah Presiden SBY mengeluarkan Inpres  No 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimun. Bahwa isi Inpres No 9 tersebut sudah sangat sarat dengan diskriminasi dan pelanggaraan isi UUD 45, UU 13/2003 jo. Permenakertrans No 13 tahun 2012 dan Permenakertrans No 1 tahun 1999. Oleh karena itu isi Permenakertrans No 7/2013 pun sarat dengan diskriminasi dan pelanggaran UUD 45, UU 13/2003 dan aturan turunanya," papar dia.

Bahwa kehadiran Inpres dan Permenakertrans tersebut akan menambah runyam permasalahan hubungan industrial di indonesia. Oleh sebab itu Serikat Pekerja dan Serikat Buruh akan terus melakukan perlawanan untuk menolak keduanya.

"SP dan SB akan desak pemerintah untuk mencabut inpres dan permenakertrans ini dan kembali kepada isi UU 13/2003 jo Permenakertran 13/2012 dan Permenakertrans 1/99," pungkas dia.

( Hartono Harimurti / CN38 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 12390
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 13118
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 12907
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 15239
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 12486
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER