panel header


MANGAN ORA MANGAN NGUMPUL
Tetap Bersatu Meski Dalam Kemiskinan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
13 September 2013 | 11:37 wib
Penerbitan PKPU No 15, Diduga Pesanan Parpol

JAKARTA, suaramerdeka.com - Penerbitan PKPU No.15/2013 tentang Perubahan atas PKPU No.01/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, diduga kuat karena adanya pesanan dari peserta Pemilu.

Dugaan ini berdasarkan temuan Sigma yang mendapati hilangnya poin penting pada salah satu bagian pasal dalam peraturan tersebut. Demikian penilaian Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin Jumat (13/9) pagi ini.

"Jika pada Pasal 1 angka 17 PKPU No.01/2013 dinyatakan "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu dan atau informasi lainnya", maka pada PKPU 15/2013, definisi kampanye direduksi oleh KPU sehingga berbunyi "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu"," kata Said dalam siaran pers Sigma yang diterima Suara Merdeka, pagi ini.

Menurut dia, hilangnya frasa "dan atau informasi lainnya" pada pasal tersebut tentu saja bukan hal sepele. Ada implikasi hukum yang serius disitu. Merujuk UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

"Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik".

"Artinya, jika mendasari pada PKPU 01/2013, apabila suatu parpol atau caleg menyampaikan pesan tertentu dalam rangka meyakinkan atau mendapatkan dukungan dari pemilih tanpa eksplisit menyampaikan visi, misi, dan program, maka parpol atau caleg tersebut dapat dikualifikasikan telah melakukan kegiatan kampanye. Atas hal itu parpol dan caleg dapat dikenakan sanksi pidana sampai dengan pembatalan sebagai peserta Pemilu," papar Said.

Selain itu, nama caleg bisa dicoret dari DCT atau dibatalkan penetapannya sebagai anggota dewan apabila telah terpilih. Namun dengan dihapusnya frasa "dan atau informasi lainnya" pada PKPU ,15/2013, maka menurut Said penegakan hukum Pemilu seperti di atas tidak akan terjadi.

Parpol dan caleg justru mendapatkan keleluasaan untuk menyampaikan pesan kampanye tanpa harus khawatir melanggar aturan dan mendapatkan sanksi. "Kami menduga kuat terjadi dikte parpol terhadap KPU," pungkas dia.

( Hartono Harimurti / CN19 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
30 Agustus 2014 | 17:25 wib
Dibaca: 8
30 Agustus 2014 | 17:12 wib
Dibaca: 48
30 Agustus 2014 | 16:59 wib
Dibaca: 224
30 Agustus 2014 | 16:46 wib
Dibaca: 184
30 Agustus 2014 | 16:33 wib
Dibaca: 205
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER