panel header


OJO ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
Jangan Sok Kuasa, Sok Besar, Sok Sakti
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
22 Agustus 2013 | 05:28 wib
TKI PLRT dan Pelaut Rentan Bermasalah

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat juga berharap, selain masalah asuransi TKI, yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam Rakor BNP2TKI dan Perwakilan ini adalah masalah TKI yang bekerja pada sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan Pelaut.

"Saya berharap dari forum Rakor ini dapat menelorkan gagasan-gagasan riil terkait TKI PLRT dan TKI Pelaut ini, karena keduanya rentan bermasalah," kata Jumhur.

Bahkan, lanjut Jumhur, untuk penanganan TKI PLRT bila memungkinkan dari forum Rakor ini merekomendasikan adanya  moratorium (penundaan penempatan) pada negara-negara tertentu yang tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap TKI seperti di kawasan Timur Tengah.

Terkait TKI Pelaut, Jumhur mengatakan, bahwa selama bertahun-tahun belum ada peraturan yang mengatur terhadap TKI Pelaut, terutama yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing. "Keberadaan TKI Pelaut ini juga rentan bermasalah. Untuk itu, agar kiranya forum Rakor dapat menelorkan gagasan penguatan terhadap nasib TKI Pelaut ini," pinta Jumhur.

Jumhur mengingatkan, bahwa pada 20 Agustus 2013 ini telah diberlakukan mengenai Maritim Labour Convention (MLC) tahun 2006 yang berlaku secara internasional bagi semua tenaga kerja yang bekerja pada kapal-kapal asing. Saat ini sudah ada 38 negara di dunia yang telah meratifikasi MLC 2006 itu. Artinya, peraturan MLC akan berlaku secara internasional, termasuk terhadap TKI kita yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing.

Jumhur mengatakan, menurut catatan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) bahwa saat ini ada sekitar 300 ribu TKI yang bekerja pada kapal-kapal berbendera asing. Posisi Pelaut Indonesia saat ini menempati posisi ketiga terbanyak di dunia setelah India dan Filipina.

Jumhur menambahkan, untuk mengisi kekosongan peraturan yang mengatur para TKI Pelaut itu, BNP2TKI telah melakukan antisipasi, yakni menerbitkan peratturan Kepala BNP2TKI guna memberikan perlindungan kepada para TKI Pelaut yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing.

Jumhur mengatakan, antisipasi yang dilakukan BNP2TKI adalah menerbitkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER.03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing. Kemudian diterbitkan pula Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER.12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing.

Dikatakannya pula, peraturan TKI Pelaut yang dimaksudkan itu adalah untuk menertibkan prosedur penempatan TKI pelaut. "Jad pelaut Indonesia semakin terlindungi dengan adanya peraturan itu," tandasnya.

( A Adib / CN26 / SMNetwork )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 12399
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 13124
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 12913
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 15245
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 12491
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER